Pakai Lelang Investasi, DKI Tak Keluarkan Modal untuk Terapkan ERP

"ERP yang kami laksanakan adalah lelang investasi. Lelang investasi itu kami tidak mengeluarkan apa pun. Ini baru pertama kali, jadi kami tidak menggunakan APBD," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).

Lelang investasi saat ini tengah berlangsung dan ada 57 perusahaan yang mengikutinya. Pemenang lelang rencananya diumumkan pada Oktober 2018.

Pemenang lelang akan membangun proyek ERP dengan teknologi yang mereka usulkan saat lelang berlangsung. Dana pembangunan proyek ERP sepenuhnya berasal dari pemenang lelang.

Pemprov DKI Jakarta nanti akan membayar cicilan dana pembangunan proyek tersebut setelah teknologi ERP itu diuji coba selama 3 bulan. Pemprov DKI tidak akan langsung membayar cicilan di awal penerapan ERP untuk memastikan kualitas dan efektivitas teknologi yang digunakan.

"Investor itu yang membangun, yang menginvestasikan. Pemprov bayar cicilannya setelah tiga bulan, masuk bulan keempat, kami nyicil selama lima tahun," kata dia.

Pemprov DKI akan membayar cicilan proyek ERP dengan dana yang dihasilkan dari penerapan sistem tersebut.

"Nanti ada yang buat bayar cicilan utang, sisanya masuk kas daerah melalui BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Jadinya deviden untuk membiayai layanan transportasi bidang yang lain, contoh bisa PSO MRT, LRT, BRT," ujar Andri.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno sebelumnya mengingatkan Andri untuk tidak menunda lagi realisasi sistem ERP. Sebab, proyek itu sudah diwacanakan sejak lama.

"Saya bilang sama Pak Andri, pokoknya harus, saya enggak mau tahu. Atau, kalau ada pertimbangan lain, tetapi ini sudah cukup terlalu lama. Kami langsung putuskan saja dan di-execute (jalankan)," ujar Sandiaga.

Dia menyebut, ERP di jalan protokol di Ibu Kota akan mulai diterapkan tahun depan.