Tarif ERP Akan Makin Mahal jika Kendaraan yang Melintas Tetap Banyak

"Tarifnya itu fluktuatif. Kalau kami sudah mahalin, masih banyak (kendaraan melintas), kami mahalin lagi. Masih banyak lagi, kami mahalin lagi," kata Andri di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (8/2/2018).

Meski begitu, Andri menyebut Pemprov DKI Jakarta belum menentukan tarif yang akan diterapkan. Tarif ERP yang diterapkan nanti bukan untuk mencari keuntungan, tetapi untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang melintas di jalan protokol.

"Kan tidak semata-mata mencari keuntungan. Kalau sudah ada keseimbangan, tapi dapat keuntungan, boleh enggak? Boleh. Makanya, kami bilang tarifnya belum ditetapkan," kata dia.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggunakan tarif ERP itu untuk mencicil investasi yang digelontorkan pemenang lelang yang akan memasang teknologi ERP. Pemprov DKI Jakarta tidak akan mengeluarkan modal untuk penerapan sistem tersebut.

Selain untuk membayar cicilan, pendapatan dari ERP juga akan digunakan untuk membiayai layanan transportasi publik di Jakarta.

"Nanti ada yang buat bayar cicilan utang, sisanya masuk kas daerah melalui BLUD. Jadinya deviden untuk membiayai layanan transportasi bidang yang lain, contoh bisa PSO MRT, LRT, BRT," ucap Andri.

Dinas Perhubungan tengah mengadakan lelang investasi untuk penerapan ERP itu.

Pemenang lelang rencananya diumumkan pada Oktober 2018. Sementara sistem ERP akan diterapkan pada 2019.

ERP akan diterapkan di dua koridor, yakni koridor Jalan Jenderal Sudirman-Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat dan koridor Jalan HR Rasuna Said.