Mengapa Laporan Warga Lewat Qlue Turun Signifikan?

"Agak turun laporan melalui Qlue, itu harus diakui," ujar Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Kamis (15/2/2018).

Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, dan Statistik DKI Jakarta Dian Ekowati memberikan data penurunan laporan itu. Data tersebut membandingkan jumlah laporan pada 2016 dan 2017.

Pada 2016, jumlah laporan Qlue tertinggi terjadi pada April, yaitu sebanyak 55.665 laporan. Sementara pada April 2017, jumlah laporannya hanya 25.582.

Setelah April 2017, jumlah laporan Qlue tidak pernah menyentuh angka 20.000. Lengkapnya, 17.873 laporan pada Mei, 16.265 pada Juni, 16.760 pada Juli, 18.460 pada Agustus, 18.096 pada September, 16.029 pada Oktober, 12.405 pada November, dan 10.759 pada Desember.

Bandingkan dengan jumlah laporan pada 2016. Ada 48.478 laporan pada Mei, 56.111 pada Juni, 50.725 pada Juli, 55.151 pada Agustus, 45.373 pada September, 50.412 pada Oktober, 36.058 pada November, dan 28.901 pada Desember.

Sandiaga mengatakan, Pemprov DKI memiliki banyak kanal aduan. Dia berharap masyarakat bisa memaksimalkan kanal aduan digital seperti Qlue itu.

"Kami harapkan ke depan kerja sama untuk memberikan masukan bukan hanya dari segi pelayanan publik, tapi juga misalnya ada dugaan korup, ada dugaan penyelewengan di wilayah maupun SKPD. SKPD itu bisa dilaporkan di sini dan terpantau secara transparan dan terintegrasi," ujar Sandiaga.

Mengapa turun?

Kepala Diskominfotik DKI Jakarta Dian Ekowati belum bisa menjelaskan penyebab penurunan laporan di Qlue itu. Hal itu perlu dilakukan analisis terlebih dahulu.

Dian mengatakan, layanan aduan warga di tiap kelurahan dan kecamatan bisa jadi memengaruhi penurunan jumlah laporan Qlue. Sebab, cukup banyak warga yang memilih mengadu di kelurahan.

"Jadi jumlah laporan di kecamatan itu lumayan (banyak). Sekarang, kan, sudah ada ya mekanisme laporan di kecamatan," ujar Dian.

Program layanan aduan warga di kantor pemerintahan itu dimulai sejak pertengahan November 2017. Ketika program ini dimulai, jumlah aduan Qlue memang menurun dari 16.029 pada Oktober menjadi 12.405 pada November. Kemudian menjadi 10.759 pada Desember.

Selain itu, penurunan jumlah laporan bisa jadi karena ada pencabutan Pergub No 903 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi RT dan RW di DKI Jakarta pada akhir 2016 saat Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dalam pergub itu, tiap RT dan RW wajib membuat laporan Qlue setiap hari. Setiap laporan mereka diberi insentif Rp 10.000.

Saat aturan itu masih diberlakukan, memang ada protes oleh pengurus RT/RW.