"Skemanya agak lain karena ini swasta, bukan BUMD, tetapi ini inisiatif yang sangat bagus," ujar Sandiaga di Balai Kota, Rabu (28/2/2018).
Sandiaga mengatakan, skema pembayaran rumah tapak di Rorotan belum bisa dipastikan menggunakan program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP).
FLPP adalah pembiayaan perumahan dengan skema subsidi dari pemerintah bekerja sama dengan bank nasional yang telah menyediakan fasilitas tersebut, yakni suku bunga rendah dan flat selama masa cicilan, yaitu suku bunga 5 persen dan dengan jangka waktu cicilan sampai 20 tahun.
"Salah satu yang belum sinkron itu apakah ini FLPP atau non-FLPP. Sebab, kalau FLPP, ada batasan-batasannya, nah, itu yang harus kita sinkronkan," kata Sandiaga.
Atas dasar itu, kata Sandiaga, groundbreaking rumah tapak di Rorotan ditunda. Pihaknya masih membahas masalah skema cicilan dan skema pembiayaannya.
"Tinggal menyinkronkan harganya, apakah ini masuk ke dalam program pemerintah yang lagi kami dorong ini, yang lagi kami sinkronkan, kami pastikan tidak timbul kerancuan di sana," ucapnya.
Rumah tapak DP 0 rupiah di Rorotan memang dibangun perusahaan swasta, yaitu PT Nusa Kirana. Rumahnya dibangun di atas lahan seluas 1,3 hektar milik perusahaan itu.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/02/28/13532471/sandiaga-sebut-skema-cicilan-rumah-rorotan-berbeda-dengan-klapa-village