Dana PSO Belum Cair, PD Dharma Jaya Terus 'Diteror' Supplier

"November masih bisa ditalangi saya, Desember masih bisa ditalangi saya, Januari, Februari yang sudah tidak bisa ditalangi saya karena putaran low cash flow-nya. Mereka (supplier) sudah enggak bisa saya talangi lagi karena duit saya kasnya habis," kata Marina kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Marina mencatat tagihan pembelian ayam pada Desember Rp 13,2 miliar, Januari Rp 17 miliar, dan Februari Rp 14 miliar.

Pembelian ini seharusnya bisa cepat di-reimburse lewat Badan Pengelola Keuangan Daerah setelah diverifikasi Dinas Ketahanan Pangan, Keluatan, dan Perikanan. Namun, menurut Marina, proses verifikasi itu terlalu lama.

Selain lewat reimburse, pembelian daging seharusnya juga bisa ditalangi lewat dana public service obligation (PSO).

"Saya nggak mau berantem sama teman-teman SKPD (satuan kerja perangkat daerah) makanya saya diam dari November, November saya oke Desember, Januari, Februari, sampai hari ini, kemarin saya sudah SOS sama para pimpinan, 'hey Dharma Jaya duitnya udah abis'," kata dia.

Daging ayam di Dharma Jaya disuplai dari lima mitra UMKM dan empat trader. Porsinya, 70-80 persen impor.

Marina mengaku mitra UMKM sudah menjerit karena tak kunjung dibayar. Ia sampai menemui Direktur Bank DKI untuk membantu supplier yang tak kunjung dibayar. Pegawai Dharma Jaya pun menurut Mariana sampai menangis karena terus ditagih.

"Ini yang lagi mengeluh adalah benar-benar dari UKM. Ada juga trader. Kalau trader kita bisa utangin sebulan, dua bulan, tiga bulan, kemarin saya udah diteror," ujar dia.

Pada tahun ketiga program ini, jenis pangan murah yang dijual ditambah dengan susu dan ikan. Beras kualitas premium kemasan 5 kilogram dijual Rp 30.000, daging sapi Rp 35.000 per kilogram, daging ayam Rp 8.000 per kilogram, ikan kembung Rp 13.000 per kilogram, telur ayam Rp 10.000 per tray, serta susu UHT merek Diamond Rp 30.000 per karton.

Komoditas-komoditas itu bisa dibeli maksimal sebulan sekali bagi masing-masing pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.