Masalah Pangan Murah yang Berujung Pengunduran Diri Dirut Dharma Jaya

Kesusahan ini pula yang akhirnya mendorong Direktur Utamanya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, berniat mundur dari jabatannya.

"Saya pikir saya bisa berkarya di tempat lain. Yang bisa mendukung... Saya mau mendukung pemerintah untuk pemerintah ini menjadi baik. Saya ingin juga bekerja buat rakyat! Saya ingin... Tapi yang mana? Yang seperti apa, kalau sayanya kerja sendiri akhirnya mentok?" kata Marina kepada wartawan, Kamis (15/3/2018).

Masalah pangan ini bermula pada November 2017, ketika PD Dharma Jaya menjadi salah satu BUMD yang tidak akan diberikan penyertaan modal daerah (PMD) pada tahun 2018. PMD yang awalnya diajukan oleh PD Dharma Jaya adalah sebesar Rp 39 miliar.

Namun atas arahan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, PD Dharma Jaya dan beberapa BUMD lainnya tidak diberikan PMD. Alasannya, supaya BUMD ini bisa mandiri tanpa terus menerus mendapatkan suntikan dana dari pemerintah.

Alih-alih mandiri, PD Dharma Jaya malah tidak bisa membeli stok daging subsidi untuk penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP). Selama ini dengan subsidi itu, pemegang KJP bisa membeli daging sapi dan daging ayam dengan harga murah.

Marina merasa tidak adil jika PD Dharma Jaya harus memutar otak mencari sumber dana lain untuk membeli daging subsidi akibat pencabutan PMD ini. Sebab ini bukan demi kepentingan bisnis PD Dharma Jaya melainkan untuk kepentingan warga kurang mampu.

Jika untuk alasan kemandirian, Marina mengaku siap berkembang tanpa PMD, tetapi dalam konteks bisnis.

Saat itu, Marina mengaku masih bisa menggunakan dana public service obligation (PSO) untuk membeli daging. Namun pada rapat banggar di Komisi C, Selasa (21/11/2017), Marina menumpahkan kekhawatirannya atas stok daging subsidi tanpa ada PMD.

Dia meminta pencairan PSO bisa dipercepat. Jika benar tak diberi PMD, PSO menjadi cara satu-satunya untuk membeli daging subsidi KJP.

Benar saja, kekhawatiran Marina berubah jadi kenyataan. Dua minggu usai rapat itu, Marina mengajukan proposal untuk pencairan PSO. Namun, PSO senilai Rp 41 miliar yang dijanjikan Sandi tak juga turun.

Akibatnya, Marina harus memutar otak agar tetap bisa menyediakan daging. Padahal, permintaan ayam di awal 2018 ini melonjak dari tahun sebelumnya, mencapai 225 ton per bulan.

Ayam-ayam ini dijual sebulan sekali seharga Rp 8.000 per ekor ke pemegang Kartu Jakarta Pintar (KJP), petugas penanganan prasarana dan sarana umum (PPSU), pekerja harian lepas (PHL), penyedia jasa lainnya orang perorangan (PJLP), penghuni rumah susun, lansia, penyandang disabilitas, serta buruh berpenghasilan UMP.

Berbagai cara ia lakukan mulai dari menguras kas PD Dharma Jaya di bank hingga habis, hingga meminta tolong Bank DKI agar meminjamkan modal ke supplier Dharma Jaya yang UMKM. Namun PSO maupun reimburse sejak bulan Desember tak juga cair.

"Pertanyaan saya ini masuk akal nggak begini (pencairan dana PSO dan reimburse tertunda sejak November)? Saya kalau mau dijatuhkan bukan dengan cara begini. Ini kan pasar terus-terusan minta ayam!" kata Marina.

Marina tak mengerti mengapa Pemprov DKI di bawah Anies-Sandi tak bisa bekerja cepat dan berkoordinasi baik. Ia pun memilih mundur, karena tak sanggup jika harus berjuang sendiri memikirkan cara menyediakan ayam murah bagi warga Jakarta.

Pejabat bantah

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) Darjamuni membantah pihaknya lamban bekerja. Dinas KPKP bertugas memverifikasi dan memberi rekomendasi ke Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) untuk pencairan dana. Kata Darjamuni, pihaknya lama karena Dharma Jaya sendiri yang tak bisa melengkapi administrasi.

"Kenapa saya belum verifikasi, mungkin ya yang belum karena datanya nggak lengkap," kata Darjamuni.

Kepala BPKD Michael Rolandi juga membantah pihaknya mempersulit PD Dharma Jaya. Michael menyebut surat pengajuan pencairan PSO PD Dharma Jaya baru masuk ke Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) pada 27 Februari.

Michael mengatakan, BPKD kemudian memeriksa dokumennya dan menemukan ada yang belum sesuai. Surat pengajuannya masih mengacu kepada peraturan gubernur yang lama.

Surat pengajuan dikembalikan untuk diperbaiki. Baru 13 Maret kemarin, BPKD menerima kembali pengajuan pencairan subsidi daging PD Dharma Jaya.

"Jadi kenapa belum cair ya kan memang prosesnya baru masuk ke BPKD kemarin itu," kata Michael.

Sandiaga minta marina sabar

Terkait pengunduran diri Marina, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengakui Direktur Utama PD Dharma Jaya Marina Ratna Dwi Kusumajati mengajukan pengunduran diri.

Namun, Sandiaga meminta Marina mengurungkan niat itu. Sebab, menurut Sandiaga, Marina merupakan salah satu dirut BUMD yang baik.

Bu Marina ini salah satu CEO yang paling baik, ya, menurut saya di BUMD. Mungkin dari sekian banyak BUMD yang perempuan cuma Bu Marina (dirut BUMD) kalau enggak salah," ujar Sandiaga.

Menurut dia, seharusnya Marina bisa berkomunikasi baik dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Perikanan (KPKP) DKI Jakarta Darjamuni dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DKI Jakarta Michael Rolandi.

“Jadi menurut saya kalau beliau bisa lebih sabar menghadapi dan mudah-mudahan bisa ngomong, kan, ini Pak Djaja dan Pak Michael teman-teman Bu Marina sebelum saya, saya, kan, orang baru di sini. Jadi mestinya komunikasinya bisa lebih lancar ke depan,” katanya. 

Masalah pangan subsidi itu bermula sejak akhir tahun 2017 ketika Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies-Sandi tidak memberikan penyertaan modal daerah (PMD) ke Dharma Jaya.

Tanpa PMD, Dharma Jaya harus mengandalkan dana public service obligation (PSO) membeli kebutuhan pangan untuk 700.000 warga DKI yang disubsidi.

Sandiaga menjanjikan penyaluran PSO agar Dharma Jaya bisa tetap memenuhi kebutuhan warga.

PSO cair

Hari ini, Michael mengatakan dana PSO untuk sudah cair. Dana tersebut sudah cair sejak kemarin.

"Sudah cair, kemarin cair," ujar Michael di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (16/3/2018).

Michael mengatakan jumlah PSO yang cair sebesar Rp 54 miliar. Dana tersebut dibagi untuk pembayaran daging periode Desember 2017 sebesar Rp 13 juta.

"Karena Desember itu dibayarnya di Januari tahun 2018. Nah yang Rp 41 miliar itu untuk uang muka pengadaan (daging) tahun 2018," ujar Michael.