DPRD Minta Pemprov DKI Lebih Jelas soal Program Rumah DP 0 Rupiah

"Bu Tuty (Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus ada klarifikasi, ini selama lima tahun membangun berapa rumah DP 0 rupiah atau rusun, ada berapa unit? Biar clear karena ini ada perbedaan," kata anggota Komisi D DPRD DKI Selamat Nurdin, Senin (9/4/2018).

Hal itu ditanyakan Selamat Nurdin saat rapat bersama dengan jajaran Pemprov DKI Jakarta membahas masukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

Anggota Komisi D lainnya, Bestari Barus, menyebut, menyediakan rumah bagi 250.000 warga DKI adalah target yang tinggi. Dia meminta penjabaran pencapaiannya dalam lima tahun ke depan.

"250.000 bukan angka yang sedikit, perlu digambarkan bagaimana Pemprov DKI dengan APBD membangunnya lima tahun ke depan," ujar Bestari.

"Ketika sekarang kita bagi lima (tahun) maka pencapaiannya harus 50.000 ini, bayangkan yang akan dilakukan seperti apa," kata Bestari.

Hingga saat ini, skema rumah DP 0 belum bisa dipastikan karena menunggu pembentukan Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD). Beberapa waktu lalu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, pembentukan BLUD untuk program rumah DP 0 rupiah ditunda.

Sandiaga menyampaikan, kemungkinan sebelum BLUD dibentuk, akan dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) untuk program rumah DP 0 rupiah.

BLUD merupakan lembaga yang nantinya akan mengurus proses jual beli hunian dengan DP 0 rupiah.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan rumah susun DP (down payment) 0 rupiah.

Groundbreaking dilakukan di Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur. Kawasan ini terletak di samping Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Kelapa.