Kampung Akuarium Aset DKI, Mungkinkah Dibangun Rumah untuk Warga?

"Kalau saya lihat sih ada aset Dinas KPKP, Dinas Kebersihan ada, kan ada SKPD-SKPD tertentu," kata Kepala Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta Achmad Firdaus, Senin (16/4/2018).

Firdaus menjelaskan, tak ada larangan bagi Pemprov DKI untuk membangun di atas asetnya.

Terkait rencana Anies mengembalikan kampung, Firdaus mengatakan bahwa aset milik Pemprov DKI tak bisa dipindahtangankan ke warga. Ia meyakini shelter yang telah dibangun di Kampung Akuarium hanya rumah sementara sampai nanti warga dipindahkan ke tempat lain.

"Shelter itu sementara. Nanti mau dibangun rumah susun. Karena begitu ada rumah susun, dipindah, baru itu aset diapakan. Kan mereka bikin perjanjian," kata Firdaus.

Perjanjian yang dimaksud bisa berbentuk pinjam pakai atau sewa. Firdaus berpendapat, warga tak bisa asal menduduki lahan tanpa ada perjanjian. Jika tanpa perjanjian, hal itu akan menjadi masalah dalam audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Perjanjian kalau aset bisa pinjam pakai, bisa sewa, bisa ada BOT (kerja sama) atau penugasan. Diskresi gubernur untuk menentukan pemanfaatan. Yang penting kalau BPK itu kan semua teradministrasi, ada tertulisnya, shelter ada batas waktunya," kata Firdaus.

Kampung Akuarium digusur pada masa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta. Dulu Ahok ingin membangun sheetpile di tempat berdirinya bangunan warga di samping Museum Bahari dan Pasar Ikan. Ahok juga mengatakan, tanggul harus dibangun untuk mencegah air laut masuk.

Selain itu, Ahok menyebut ada benteng peninggalan Belanda di dekat permukiman. Ketika itu, Ahok ingin merestorasi benteng itu dan menjadikan Kampung Akuarium kawasan wisata.

Namun lahan yang sudah kosong itu tak kunjung dibangun. Setelah kepemimpinan berganti ke Anies, ia menyediakan tenda darurat bagi warga. Ia juga berencana mengembalikan Kampung Akuarium ke warga.