"Semuanya tidak mungkin bisa dituruti kayak dulu lagi, enggak bisa kan? Karena itu rumahnya enggak sehat. Harus disesuaikan dengan kekinian, dilihat aspek kesehatannya juga, dilihat aspek pendidikannya juga," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (18/4/2018).
Sandiaga kembali menyampaikan, upayanya dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengembalikan Kampung Akuarium berdasarkan prinsip keadilan.
Namun, keadilan yang dimaksud tak berlaku bagi semua warga gusuran. Ia berjanji akan mendengar aspirasi warga. "Jangan hanya maunya Pemprov, jangan hanya maunya rakyat," kata Sandiaga.
Penataan kampung kumuh ke depan dilakukan dengan community action plan. Rencananya, ada 16 RW kumuh yang ditata.
Sandiaga mengatakan, payung hukum dan anggaran akan direvisi untuk meloloskan program kampung kumuh ini.
"Kita ingin warga aktif berpartisipasi. Itu yang ingin kita hadirkan, bahwa ada rasa ketidakadilan di masyarakat dan Pemprov ingin mengembalikan rasa keadilan tersebut," ujar Sandiaga.
Laporan pelanggaran HAM dalam kasus penggusuran di DKI Jakarta yang dirilis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 2017 mencatat, angka korban penggusuran tertinggi ada pada masa pemerintahan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Selama dua tahun Ahok menjabat, ada 25.533 korban gusuran. Pada 2016 ada 193 kasus penggusuran dengan jumlah korban 5.726 keluarga dan 5.379 unit usaha.
Sementara itu, pada 2015, ada 113 kasus penggusuran dengan korban sebanyak 8.145 keluarga dan 6.283 unit usaha.
Sejumlah pengguran masif yang terjadi dalam tiga tahun terakhir, yakni di Kampung Pulo, Bukit Duri, Bidaracina, dan Cawang Ciliwung untuk program normalisasi Sungai Ciliwung. Ada pula Kampung Akuarium atau Pasar Ikan, Kalijodo, Pinangsia, dan Rawajati.
https://megapolitan.kompas.com/read/2018/04/18/12421341/kampung-akuarium-dibangun-kembali-bagaimana-nasib-gusuran-lainnya
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.