Pemkot Bekasi Kerja Sama Menanggulangi Efek Rumah Kaca

BEKASI, KOMPAS.com - Pemerintah Kota Bekasi bekerja sama dengan Yayasan ICLEI Local Goverments For Suistainability Indonesia menandatangani nota kesepakatan penyusunan emisi gas rumah kaca, di ruang rapat Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Senin, (21/05/2018).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Jumhana Luthfi menyatakan, tujuan kerja sama ini untuk memberikan rasa aman dan kepastian hukum dalam menjalankan kegiatan pembangunan kota yang rendah emisi.

"Jadi, ini bagian dari ambitious city promises, komitmen-komitmen untuk pembangunan kota rendah emisi di kota besar se-Asia Tenggara. Kegiatan ini didanai oleh Kementerian Federal Jerman untuk lingkungan hidup, konverensi alam, bangunan, dan keselamatan nuklir, melalui inisiatif iklim internasional (IKI) dan dilaksanakan di 3 negara yakni Indonesia, Filipina, dan Vietnam," ucap Luthfi, dalam keterangannya, Senin (21/5/2018).

Sekretaris Daerah Kota Bekasi Rayendra Sukarmadji menyatakan, kota Bekasi termasuk 4 kota terpadat penduduk dari Indonesia. Bekasi dengan luas wilayah hampir 21 hektar, memiliki kepadatan penduduk hampir antara 2,6 juta hingga 2,9 juta.

"Ini karena data dari Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dengan data Sensus Penduduk belum sinkron. Kota Bekasi terus tumbuh berkembang baik dari perdagangan, tata kota, industri, transportasi, dan jasa," ucap Rayendra.

Bekasi sebagai kota satelit Ibu Kota memiliki masalah kemacetan tinggi. Setiap jam kerja saat berangkat maupun pulang, kepadatan lalu lintas di Kota Bekasi meningkat.

Pada tahun 2010, 2014, dan 2015, Pemkot Bekasi sudah membuat rencana aksi daerah gas rumah kaca untuk perubahan iklim pada tahun 2014, yang isinya strategi implementasi Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RADGRK).

Pemkot Bekasi telah berkomitmen untuk pembangunan perkotaan yang berkelanjutan, yang masuk dalam smart city.

Rayendra berharap, dengan penandatanganan kerja sama ini, dalam menjalankan komitmen ini akan berjalan sesuai keinginan dan harapan di Kota Bekasi.