Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

Solusi itu, kata Irmansyah, adalah dengan melakukan penataan dan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu. Ia menyebut, kawasan Pulau Pari akan menjadi model percontohan bagi pulau-pulau lainnya.

"Kalau terkait sengketa tanah di sana ada pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPN. Terlepas dari itu, kami harapkan sudah ada pengembangan Pulau Pari," kata Irmansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Ia mengatakan, pihaknya akan menciptakan perkampungan wisata di Pulau Pari yang diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para turis. Di perkampungan itu, makanan yang higienis disediakan serta penduduknya ramah terhadap turis.

Ia menambahkan, penataan kampung tetap harus dilakukan walau Pulau Pari selama ini identik dengan wisata bahari atau maritim.

"Kalau kita contoh di Bali, mungkin orang datang ke Kuta atau Seminyak. Tetapi, orang juga datang ke kampung-kampungnya kan ke Ubud segala macam. Oleh karena itu kami akan bangun sedemikian rupa," kata Irman.

Gedung-gedung pertunjukkan seni juga akan didirikan di Pulau Pari. Harapannya, para turis dapat menyaksikan pertujukan kesenian di sana dan masyarakat bisa mempelajari kesenian lokal.

"Kami akan siapkan tempatnya, sehingga masyarakat di sana bisa kami latih, orang bisa nonton. Travelnya akan kami paketkan ketika datang ke sana wajib untuk nonton," kata dia.

Irmansyah berencana akan menggelar pertemuan dengan seluruh warga Pulau Pari guna memaparkan rencana penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata.

Menurut dia, pertemuan itu penting dilakukan supaya seluruh elemen masyarakat Pulau Pari mengerti apa yang sedang dirancang pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

"Saya pikir masyarakat perlu tahu, sebenarnya bagaimana sih rencana atau konsep pengembangan dan penataan Pulau Pari itu. Kami terbuka saja, kami paparkan konsepnya supaya mereka bisa mendengar dengan baik. Kami berharap, tidak ada satu pun yang tidak hadir," kata Irmansyah.

Bukan Prioritas

Wacana menggelar pertemuan guna membahas penataan dan pengembangan wisata Pulau Pari rupanya tidak direspon baik oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh permasalahan sengketa lahan.

Pengurus Forum Peduli Pulau Pari Edi Mulyono mengatakan, penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata bukan hal yang dibutuhkan masyarakat, setidaknya untuk saat ini.

"Masyarakat Pulau Pari saat ini tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan masyarakat Pulau Pari adalah pemerintah membantu memfasilitasi hak atas legalitas tempat tinggal mereka," kata Edi.

Edi menambahkan, warga juga meminta hak kelola atas Pulau Pari karena popularitas pulau tersebut sebagai destinasi wisata tak lepas dari kerja keras warga setempat.

Edi menilai, boleh saja pemerintah membahas penataan dan pengembangan Pulau Pari. Namun, pembahasan itu baru bisa dilakukan setelah warga Pulau Pari menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

Edi juga mengkritik Irmansyah yang dinilainya jarang mengunjungi Pulau Pari dan bertemu warganya. Ia membantah bila warga Pulau Pari sulit ditemui Bupati Kepulauan Seribu.

“Kalau Pak Bupati merasa masyarakat sulit untuk berdialog, pertanyaan saya kenapa Pak Bupati tidak pernah hadir di Pulau Pari untuk menemui masyarakatnya," kata Edi.

Edi menambahkan, sebagai 'orang tua' masyarakat Pulau Pari, sudah semestinya Irmansyah menghormati warganya dengan berkunjung ke sana. Ia mengatakan, pihaknya membuka lebar pintu mediasi dan dialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebenarnya masyarakat Pulau Pari tidak pernah sulit untuk diajak dialog karena kami sudah beberapa kali berdialog dengan bupati yang sebelum ini kami juga sering ketemu," kata dia.

Sementara Irmansyah mengatakan, pihaknya sudah belasan kali mengadakan kegiatan dialog atau mediasi dengan perwakilan warga Pulau Pari untuk membicarakan rencana pemgembangan Pulau Pari.

"Upaya sendiri sebetulnya sudah cukup panjang, mungkin sampai 15 kali berdialog dengan mereka. Tetapi, presentasenya kecil sekali dari masyarakat yang hadir dalam dialog-dialog itu," kata Irmansyah.

Selama ini, sejumlah warga Pulau Pari terlibat sengketa lahan dengan PT Bumi Pari Asri yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Namun warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata di pulau tersebut yang telah mereka kembangkan sejak lama.

Dalam perkembangan terakhir, Ombudsman menemukan adanya tindak malaadministrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.