Salin Artikel

Menanti Penataan Pulau Pari di Tengah Sengketa Lahan

Solusi itu, kata Irmansyah, adalah dengan melakukan penataan dan pengembangan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Kepulauan Seribu. Ia menyebut, kawasan Pulau Pari akan menjadi model percontohan bagi pulau-pulau lainnya.

"Kalau terkait sengketa tanah di sana ada pihak-pihak terkait, dalam hal ini BPN. Terlepas dari itu, kami harapkan sudah ada pengembangan Pulau Pari," kata Irmansyah saat ditemui di kantornya, Kamis (24/5/2018).

Ia mengatakan, pihaknya akan menciptakan perkampungan wisata di Pulau Pari yang diharapkan bisa memberikan kenyamanan bagi para turis. Di perkampungan itu, makanan yang higienis disediakan serta penduduknya ramah terhadap turis.

Ia menambahkan, penataan kampung tetap harus dilakukan walau Pulau Pari selama ini identik dengan wisata bahari atau maritim.

"Kalau kita contoh di Bali, mungkin orang datang ke Kuta atau Seminyak. Tetapi, orang juga datang ke kampung-kampungnya kan ke Ubud segala macam. Oleh karena itu kami akan bangun sedemikian rupa," kata Irman.

Gedung-gedung pertunjukkan seni juga akan didirikan di Pulau Pari. Harapannya, para turis dapat menyaksikan pertujukan kesenian di sana dan masyarakat bisa mempelajari kesenian lokal.

"Kami akan siapkan tempatnya, sehingga masyarakat di sana bisa kami latih, orang bisa nonton. Travelnya akan kami paketkan ketika datang ke sana wajib untuk nonton," kata dia.

Irmansyah berencana akan menggelar pertemuan dengan seluruh warga Pulau Pari guna memaparkan rencana penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata.

Menurut dia, pertemuan itu penting dilakukan supaya seluruh elemen masyarakat Pulau Pari mengerti apa yang sedang dirancang pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Administratif Kepulauan Seribu.

"Saya pikir masyarakat perlu tahu, sebenarnya bagaimana sih rencana atau konsep pengembangan dan penataan Pulau Pari itu. Kami terbuka saja, kami paparkan konsepnya supaya mereka bisa mendengar dengan baik. Kami berharap, tidak ada satu pun yang tidak hadir," kata Irmansyah.

Bukan Prioritas

Wacana menggelar pertemuan guna membahas penataan dan pengembangan wisata Pulau Pari rupanya tidak direspon baik oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh permasalahan sengketa lahan.

Pengurus Forum Peduli Pulau Pari Edi Mulyono mengatakan, penataan dan pengembangan Pulau Pari sebagai destinasi wisata bukan hal yang dibutuhkan masyarakat, setidaknya untuk saat ini.

"Masyarakat Pulau Pari saat ini tidak membutuhkan itu. Yang dibutuhkan masyarakat Pulau Pari adalah pemerintah membantu memfasilitasi hak atas legalitas tempat tinggal mereka," kata Edi.

Edi menambahkan, warga juga meminta hak kelola atas Pulau Pari karena popularitas pulau tersebut sebagai destinasi wisata tak lepas dari kerja keras warga setempat.

Edi menilai, boleh saja pemerintah membahas penataan dan pengembangan Pulau Pari. Namun, pembahasan itu baru bisa dilakukan setelah warga Pulau Pari menyelesaikan permasalahan sengketa lahan.

Edi juga mengkritik Irmansyah yang dinilainya jarang mengunjungi Pulau Pari dan bertemu warganya. Ia membantah bila warga Pulau Pari sulit ditemui Bupati Kepulauan Seribu.

“Kalau Pak Bupati merasa masyarakat sulit untuk berdialog, pertanyaan saya kenapa Pak Bupati tidak pernah hadir di Pulau Pari untuk menemui masyarakatnya," kata Edi.

Edi menambahkan, sebagai 'orang tua' masyarakat Pulau Pari, sudah semestinya Irmansyah menghormati warganya dengan berkunjung ke sana. Ia mengatakan, pihaknya membuka lebar pintu mediasi dan dialog dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Sebenarnya masyarakat Pulau Pari tidak pernah sulit untuk diajak dialog karena kami sudah beberapa kali berdialog dengan bupati yang sebelum ini kami juga sering ketemu," kata dia.

Sementara Irmansyah mengatakan, pihaknya sudah belasan kali mengadakan kegiatan dialog atau mediasi dengan perwakilan warga Pulau Pari untuk membicarakan rencana pemgembangan Pulau Pari.

"Upaya sendiri sebetulnya sudah cukup panjang, mungkin sampai 15 kali berdialog dengan mereka. Tetapi, presentasenya kecil sekali dari masyarakat yang hadir dalam dialog-dialog itu," kata Irmansyah.

Selama ini, sejumlah warga Pulau Pari terlibat sengketa lahan dengan PT Bumi Pari Asri yang mengklaim memiliki sertifikat hak milik. Namun warga menduga PT Bumi Pari Asri hanya ingin mencaplok pariwisata di pulau tersebut yang telah mereka kembangkan sejak lama.

Dalam perkembangan terakhir, Ombudsman menemukan adanya tindak malaadministrasi yang dilakukan Kantor Pertanahan Jakarta Utara dalam menerbitkan sertifikat hak milik (SHM) dan sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT Bumi Pari Asri di Pulau Pari.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/25/07404121/menanti-penataan-pulau-pari-di-tengah-sengketa-lahan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Megapolitan
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Megapolitan
Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Megapolitan
Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Megapolitan
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Megapolitan
Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Megapolitan
Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Megapolitan
Baim Wong dan Paula 'Prank' Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula "Prank" Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Pecatan TNI Suplai Senjata untuk Perampokan, Pengamat: Bisa Jadi Anggota TNI Aktif Terlibat

Megapolitan
Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas 'Overtime'

Bangunan Ruko Dua Lantai Habis Terbakar Diduga akibat Sepeda Listrik Dicas "Overtime"

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.