Salin Artikel

DKI Dapat Opini WTP, Apa Kabar RS Sumber Waras dan Lahan Cengkareng?

Lalu, apa kabar dengan RS Sumber Waras dan lahan Cengkareng yang sempat jadi alasan LKPD DKI sebelumnya mendapat WDP?

"(RS Sumber Waras) pendapatannya ya belum ada realisasinya, cuma kan tidak ada masalah secara akuntansi, masih tercatat di Dinas Kesehatan. Kan asetnya kami kuasai, masih kami kuasailah," kata Inspektur DKI Jakarta Zainal ketika dihubungi, Senin (28/5/2018).

Pembelian RS Sumber Waras pada 2014 dinilai BPK tidak wajar karena BPK menganggap ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar.

Setelah Anies-Sandi menjabat, keduanya menagih selisih Rp 191 miliar yang merupakan selisih harga berdasar NJOP kepada Yayasan Sumber Waras. Pihak Sumber Waras menolak untuk membayar.

Menurut Zainal, pihaknya masih terus menagih uang itu.

"Iya, harus kami tagih terus. Makanya kami mau cari gimana teknisnya, apakah harus ke pengadilan lagi. Ini belum ada kami putuskan," ujar dia.

Terkait lahan Cengkareng Barat, Zainal mengatakan pihaknya juga mengajukan gugatan kembali.

"Kalau yang Cengkareng itu, kalau masalah hukumnya kan masih tetap. Kalau pencatatan akuntansinya, supaya ada dasar hukum pencatatannya supaya tidak dua pencatatan, antara Dinas Perumahan dan Dinas KPKP. Makanya kami minta Dinas Perumahan mengajukan gugatan, sehingga nanti aset itu tetap tercatat di Dinas KPKP. Jadi ada dasar pencatatannya," kata Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membeli lahan seluas 4,6 hektare di Cengkareng, Jakarta Barat tahun 2015 seharga Rp 668 miliar dari Toeti Noezlar Soekarno.

Pembelian dilakukan Dinas Perumahan dan Gedung Pemprov DKI Jakarta (sekarang bernama Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta). Lahan itu dibeli untuk pembangunan rumah susun (rusun).

Pembelian itu belakangan dipermasalahkan saat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa lahan itu juga terdata sebagai milik Dinas Kelautan, Pertanian, dan Ketahanan Pangan (DPKPKP) DKI Jakarta. Jika demikian, Pemprov DKI telah membeli lahannya sendiri.

BPK menilai ada indikasi kerugian negara saat proses pembelian lahan tersebut. Penyelidikan kasus lahan Cengkareng Barat kemudian melibatkan Bareskrim Polri sejak 27 Juni 2016.

Pada saat itu, upaya mediasi antara Pemprov DKI Jakarta dengan Toeti sempat dilakukan. Namun tak ditemui kata sepakat. Toeti justru mengajukan gugatan hukum terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Pada 6 Juni 2017 majelis hakim yang menangani kasus itu memutuskan perkara tidak dapat diterima. Dengan kata lain, Pemprov menang dan lahan seluas 4,6 hektare itu kembali ke tangan pemerintah.

Meski demikian BPK menilai adanya kerugian negara akibat pembelian lahan itu. Uang senilai Rp 668 harus dikembalikan terlebih dahulu sebelum Pemprov DKI menggunakan lahan tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/17182301/dki-dapat-opini-wtp-apa-kabar-rs-sumber-waras-dan-lahan-cengkareng

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

BP2MI: 5 TKW Korban Penipuan Wowon dkk Masih di Luar Negeri

Megapolitan
Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Minyak Goreng Subsidi Minyakita Langka, Harganya Naik di Pasar Anyar Tangerang

Megapolitan
Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Karyawan Pabrik Jadi Korban Begal di Tambun Utara, Kepala Dibacok dan Motor Dirampas

Megapolitan
Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Berujung Damai, Kasus Penganiayaan Perempuan di Pesanggrahan Dihentikan

Megapolitan
Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Rian Ernest Sebut Golkar Bakal Jadi Partai Politik Terakhirnya

Megapolitan
Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi 'All The Best'

Ucapkan Selamat HUT Ke-8 PSI, Rian Ernest: Hari Ini Mungkin Beda Wadah, tapi "All The Best"

Megapolitan
7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

7 Bangunan Ludes Terbakar di Pulogadung, Diduga karena Kebocoran Gas

Megapolitan
Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Anak Perusahaan Jakpro Ikut 97 Tender tapi Cuma Lolos 2 Gegara Ekuitas Minus Rp 34 Miliar

Megapolitan
Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Ungkap Alasannya Masuk Golkar, Rian Ernest: Partai Ini Tak Bergantung pada Sosok Tertentu

Megapolitan
Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Mantan Guru Sekolah Hasya: Sudah Meninggal Kok Jadi Tersangka? Apa yang Dituntut?

Megapolitan
PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

PT Jakkon Mengaku Punya Utang Pajak 7 Tahun, Nilainya Rp 4 Miliar

Megapolitan
Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Kompolnas Sarankan Polisi Analisis Kondisi Hasya jika Langsung Ditolong Usai Kecelakaan

Megapolitan
Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Polda Metro Diminta Tak Monoton Saat Selidiki Kecelakaan Hasya Atallah

Megapolitan
Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Diduga Miliki Mobil Audi A6, Berapa Gaji Polisi Berpangkat Kompol?

Megapolitan
Jadi Kader Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Jadi Kader Golkar, Rian Ernest Diberi Jersey Nomor Punggung 4

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.