Salin Artikel

Opini WTP, "Task Force" Anies-Sandiaga dan Ucapan Terima Kasih untuk Jokowi-Ahok-Djarot

Penilaian itu merupakan opini WTP pertama yang diterima Pemprov DKI Jakarta setelah empat tahun terakhir.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya mendapatkan opini wajar dengan pengecualian (WDP) empat tahun berturut-turut, yaitu pada 2013, 2014, 2015, dan 2016.

"Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan BPK atas LKPD DKI Tahun Anggaran 2017, termasuk implementasi atas rencana aksi yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian," kata anggota V BPK, Isma Yatun, dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (28/5/2018).

Pejabat DKI langsung bersorak dan bertepuk tangan. Tidak ada yang duduk diam di kursinya. Mereka semua langsung berdiri, bertepuk tangan, dan bersorak.

Anggota DPRD DKI Jakarta yang hadir dalam rapat paripurna itu juga ikut bersorak dan bertepuk tangan.

Alasan raih WTP

Isma mengatakan, beberapa tahun terakhir Pemprov DKI telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pemprov DKI membentuk Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) dan melakukan kegiatan inventarisasi aset. 

Selain itu, ada penyusunan karta inventaris barang (KIB) yang lebih informatif, penelusuran, dan pengoreksian catatan-catatan aset yang belum valid, pengoreksian nilai aset yang belum wajar, serta melakukan proses penyempurnaan atas sistem informasi aset.

Pada tahun sebelumnya, BPK memberikan opini WDP karena pengendalian pencatatan barang milik daerah (aset tetap) belum memadai.

Task force Anies-Sandiaga

Pada awal kepemimpinannya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memang menargetkan opini WTP terhadap laporan keuangan tahun 2017.

Dia meminta Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memimpin perbaikan-perbaikan untuk mencapai target tersebut.

Semenjak itu, Sandiaga rutin memimpin rapat "road to WTP" sekali dalam sepekan bersama tim yang telah dibentuk, yakni task force.

Anies menyampaikan, opini WTP bisa diraih karena task force yang bekerja khusus menangani laporan keuangan agar WTP.

Anies bersyukur Pemprov DKI bisa meraih opini WTP itu.

"Ini rasanya seperti betul-betul berkah Ramadhan. Ramadhan tahun ini terasa membawa berkah bagi pemprov DKI Jakarta karena terakhir kita mendapatkan opini WTP itu atas laporan tahun 2012. Sesudah itu kita tidak pernah mendapatkan WTP," ujar Anies.

Sandiaga menyebut, terwujudnya opini WTP merupakan salah satu janji kerja Anies dan dirinya yang telah terlaksana.

"Berbagai usaha dilakukan tahun ini untuk meraih WTP. Salah satunya ialah pembentukan tim task force. Tim task force melakukan pembahasan dengan menetapkan action plan Road to WTP. Setiap minggu sekali kita lakukan pembahasan dan monitoring atas Action Plan tersebut yang dikoordinir oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta bertempat di Ruang Rapat WTP BPKD," demikian penggalan keterangan Sandiaga dalam Instagram-nya.

Ucapan terima kasih

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama, dan Djarot Saiful Hidayat.

Prasetio mengatakan, pencapaian Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP tidak terlepas dari jasa pemerintahan sebelumnya.

"Pertama-tama, kita ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah sebelumnya, yaitu Jokowi-Ahok, Ahok-Djarot, dan Pak Djarot karena ini kalau tidak rentetan dari situ dengan perubahan sistem pembayaran online ini enggak akan terjadi," ucap Prasetio.

Menurut Prasetio, bukan hal mudah memperbaiki pencatatan aset dan mengatur sistem keuangan yang baik di Pemprov DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta telah berupaya membenahi itu semua sejak masa pemerintahan sebelumnya.

Prasetio menilai, proses panjang ini membuat opini WTP menjadi mungkin untuk dicapai.

Prasetio pun meminta Anies-Sandiaga untuk mempertahankan sistem yang sudah baik pada pemerintahan sebelumnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/29/12385451/opini-wtp-task-force-anies-sandiaga-dan-ucapan-terima-kasih-untuk-jokowi

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Sejarah Nama Kampung Bali yang Melekat di Sejumlah Wilayah Jakarta, Dibagi Berdasarkan Pemimpin Kelompok Etnisnya

Megapolitan
Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Heru Budi Dampingi Jokowi Hadiri Perayaan Imlek Nasional di Lapangan Banteng

Megapolitan
3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

3 Pejabat Lolos Seleksi Akhir Lelang Jabatan Sekda DKI, Salah Satunya Kepala BPK Bali

Megapolitan
Nonton 'Street Race' di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Nonton "Street Race" di Median Jalan Benyamin Sueb, Puluhan Warga Diusir Polisi

Megapolitan
Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Kompolnas Minta Fakta Penetapan Tersangka Mahasiswa UI Diungkap secara Adil dan Bermanfaat

Megapolitan
Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Minta Polda Metro Terbuka, Kompolnas: Panggil Pengacara dan Keluarga Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri

Megapolitan
Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Kompolnas Janji Pantau Proses Hukum Kasus Mahasiswa UI Tewas Tertabrak tapi Jadi Tersangka

Megapolitan
Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Heru Budi Sebut Pemprov DKI Siap Dukung Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023

Megapolitan
Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Soal Jalan Berbayar, Dishub DKI: Perdanya Masih Dibahas dengan Komisi B

Megapolitan
Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari, Reservasi Mulai 30 Januari 2023: Berikut Syarat dan Ketentuannya!

Megapolitan
Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Belum Berencana Naikkan Tarif Integrasi Antarmoda, Dishub DKI: Tetap Rp 10.000

Megapolitan
Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Dishub DKI Evaluasi Sistem Tarif Integrasi, Mendata Jumlah Pemakai

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria di Kalideres yang Perkosa Mantan Kekasih dan Sebarkan Videonya di Media Sosial

Polisi Tangkap Pria di Kalideres yang Perkosa Mantan Kekasih dan Sebarkan Videonya di Media Sosial

Megapolitan
Bersepeda, Presiden Jokowi Didampingi Heru Budi Tinggalkan Kawasan Sarinah

Bersepeda, Presiden Jokowi Didampingi Heru Budi Tinggalkan Kawasan Sarinah

Megapolitan
Sudah 4 Tahun, Renaldy Masih Berjuang Lepaskan Kasus Pemalsuan NIK dan Data Dirinya

Sudah 4 Tahun, Renaldy Masih Berjuang Lepaskan Kasus Pemalsuan NIK dan Data Dirinya

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.