Salin Artikel

PB IDI Minta BPJS Kesehatan Batalkan Aturan Baru yang Rugikan Pasien

"IDI meminta BPJS Kesehatan membatalkan Perdirjampel Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018 untuk direvisi sesuai dengan kewenangan BPJS Kesehatan yang hanya membahas teknis pembayaran dan tidak memasuki ranah medis," kata Marsis dalam konfrensi pers di Kantor IDI Pusat, di Jakarta , Kamis (2/8/2018).

Jumpa pers itu digelar untuk menanggapi Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan 2018 BPJS Kesehatan Nomor 2,3, dan 5 Tahun 2018.

Menurut Marsis, salah satu yang terdampak aturan tersebut adalah dokter. Sejumlah tindakan kedokteran akan dibatasi dengan adanya aturan itu. Hal tersebut, kata Marsis, berpotensi melanggar sumpah dan kode etik yaitu melakukan praktek kedokteran tidak sesuai standar profesi.

Penerapan aturan itu juga berpotensi meningkatkan konflik antara dokter dengan pasien serta dokter dengan fasilitas pelayanan kesehatan.

Alasan lain mengapa aturan itu harusnya dibatalkan karena berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) SJSN Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 24 ayat 3. Dalam melakukan upaya efisiensi, BPJS Kesehatan harusnya tidak mengorbankan mutu pelayanan dan membahayakan keselataman pasien.

"IDI meminta defisit BPJS tidak bisa dijadikan alasan menurunkan kualitas pelayanan. Dokter harus mengedepankan pelayanan sesuai dengan standar profesi," ujar Marsis.

Mulai 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik.

BPJS Kesehatan sebelumnya menjamin operasi semua pasien katarak. Kini operasi hanya dibatasi pada pasien yang memiliki visus di bawah 6/18. Jika belum mencapai angka tersebut, pasien tidak akan mendapatkan jaminan operasi dari BPJS Kesehatan.

Sementara pada jaminan rehabilitasi medik termasuk fisioterapi, yang sebelumnya berapa kali pun pasien terapi akan dijamin BPJS Kesehatan, ke depan yang dijamin hanya dua kali dalam seminggu.

Pada kasus bayi baru lahir, bayi yang lahir sehat jaminan perawatannya disertakan dengan ibunya. Sedangkan bayi yang butuh penanganan khusus akan dijamin jika sebelum lahir didaftarkan terlebih dahulu. Tiga aturan ini dinilai bisa menghemat anggaran mencapai Rp 360 miliar.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/02/16065891/pb-idi-minta-bpjs-kesehatan-batalkan-aturan-baru-yang-rugikan-pasien

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Kasus Kekerasan Anak di Serpong, Orangtua Sebut Awalnya Korban Tutupi Kejadian yang Dialaminya

Megapolitan
Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Cegah Pohon Lain Tumbang, Camat Larangan Akan Pangkas Daun di Pohon Berdaun Lebat

Megapolitan
Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Cerita Peserta UTBK di UI, Kaget Soal Berbeda dengan Materi yang Dipelajari

Megapolitan
Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Syarat dan Cara Daftar Kartu Prakerja Gelombang 29

Megapolitan
Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Pemprov DKI Diminta Aktif Sosialisasikan PPDB 2022 agar Orangtua Calon Siswa Tak Bingung

Megapolitan
Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Terpeleset ke Selokan Larangan Tangerang Saat Bermain Air, Bocah 3,5 Tahun Meninggal

Megapolitan
Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Resah karena Diancam dan Diintimidasi oleh Ormas, Warga Kranji Lapor Polisi

Megapolitan
Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Satu Lagi Pohon Tumbang di Larangan Tangerang, Kali Ini Timpa Truk

Megapolitan
Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Penumpang KA yang Baru Divaksin Dosis Satu Wajib Tunjukkan Hasil Tes Covid-19

Megapolitan
Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Polres Tangsel Tangkap 4 Pelaku Kekerasan terhadap Anak yang Videonya Viral

Megapolitan
Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Penumpang KA dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen Tak Lagi Wajib Bawa Hasil Tes Covid-19, Ini Aturan Lengkapnya...

Megapolitan
Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Bocah 11 Tahun Berkali-kali Diperkosa Paman dan Tetangga di Cengkareng

Megapolitan
P2TP2A Akan Berikan 'Trauma Healing' ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

P2TP2A Akan Berikan "Trauma Healing" ke Bocah Korban Kekerasan di Serpong Tangsel

Megapolitan
Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Hujan Lebat, Kompleks Karang Tengah Permai Tangerang Tergenang 60 Sentimeter

Megapolitan
Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Daihatsu Terios Oleng lalu Tabrak Separator Busway di Kebayoran Lama

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.