Margarito Sebut Bawaslu Berhak Memutus Gugatan Taufik terhadap KPU DKI

Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mengatakan, objek dalam sengketa tersebut adalah berita acara yang menyatakan Taufik tidak memenuhi syarat, sehingga pemutusannya hanya bisa dilakukan di Bawaslu.

Senin (27/8/2018), Margarito menjadi saksi ahli yang diajukan Taufik dalam sidang ajudikasi penyelesaian sengketa proses pemilu antara Taufik dan KPU DKI Jakarta.

"Tidak ada lembaga lain dalam sistem hukum pemilu kita yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa administrasi pemilihan legislatif, kecuali Bawaslu," kata Margarito dalam persidangan.

Margarito menuturkan, berita acara tersebut juga tidak bisa diputus lewat pengadilan lain seperti Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maupun Mahkamah Agung (MA).

"Berita acara ini tidak bisa disengketakan di Mahkamah Agung. Kalau kita pergi ke Mahkamah Agung, orang MA bilang, 'Kau gila? Datang ke Bawaslu suruh orang Bawaslu periksa'," ujarnya.

MA, lanjut dia, hanya menangani pertentangan antara peraturan dan undang-undang di atasnya, seperti pada Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 yang dianggap bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017.

Sebelumnya, Taufik dianggap tidak memenuhi syarat karena berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, seorang mantan narapidana kasus korupsi sepertinya tidak dapat mencalonkan diri pada pileg.

Sementara itu, menurut Taufik, PKPU 20 Nomor 20 Tahun 2018 itu bertentangan dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

UU tersebut menyatakan, seorang mantan narapidana yang telah menjalani masa hukuman selama lima tahun atau lebih, boleh mencalonkan diri selama yang bersangkutan mengumumkan pernah berstatus sebagai narapidana kepada publik.

Adapun Taufik divonis 18 bulan penjara pada 27 April 2004 karena dinyatakan terbukti merugikan negara sebesar Rp 488 juta dalam kasus korupsi pengadaan barang dan alat peraga Pemilu 2004.

Saat itu, pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta itu menjadi Ketua KPU DKI Jakarta.