Salin Artikel

Dinas Perumahan DKI: Hapus Tunggakan Sewa Rusun Harus Melalui Kemenkeu

Hal itu didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Meli menyampaikan, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2014 tentang Mekanisme Penghunian Rusunawa, setiap penghuni merupakan wajib retribusi.

Penghapusan tunggakan wajib retribusi diatur dalam PP Nomor 14 Tahun 2005 tersebut.

"Karena warga rusun sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2012 merupakan wajib retribusi, maka penghapusan retribusinya (sewa) harus melalui Kementerian Keuangan," ujar Meli di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (13/9/2018).

Meli menjelaskan, berdasarkan PP Nomor 14 Tahun 2005, masing-masing penghuni rusunawa sebagai wajib retribusi harus mengajukan penghapusan tunggakan sewa rusun kepada gubernur.

Gubernur kemudian mengajukan penghapusan tunggakan sewa rusun itu ke Kementerian Keuangan.

Syarat penghuni rusun yang mengajukan penghapusan tunggakan sewa atau pemutihan yakni telah tiga tahun menunggak.

"Kami lagi memilah mana warga yang benar-benar tidak mampu. Itu akan kami prioritaskan untuk mengajukan pemutihan sesuai persyaratan PP tadi, setelah lewat tiga tahun, baru dia mengajukan untuk pemutihan tunggakan retribusinya," kata Meli.

Sambil menunggu waktu tiga tahun itu, Meli menyebut unit pengelola rumah susun (UPRS) memberikan kesempatan kepada penghuni rusun yang menunggak untuk mencicil tunggakannya.

Meli memastikan tidak ada penghuni rusun tidak mampu yang diusir karena menunggak sewa.

"Para UPRS sudah memberikan keleluasaan untuk mencicil karena retribusi tetap harus ditagihkan oleh panitia utang," ucapnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik sebelumnya mengusulkan Pemprov DKI Jakarta menghapus atau memutihkan tunggakan sewa rusun bagi penghuni yang tidak mampu.

Menurut dia, penghuni tersebut akan terus-menerus menunggak sewa rusunawa karena ketidakmampuan ekonomi.

"Kalau dibiarkan terus, maka tunggakannya akan terus bertambah. Yang begitu menurut saya lebih baik kita putihkan," ujar Taufik.

Apabila Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memutihkan tunggakan sewa rusun, Taufik mengusulkan Pemprov DKI untuk memberikan subsidi kepada penghuni rusunawa yang tidak mampu.

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/09/14/10314671/dinas-perumahan-dki-hapus-tunggakan-sewa-rusun-harus-melalui-kemenkeu

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

 Jadwal Pementasan Festival Teater Jakarta 1-9 Oktober 2022

Jadwal Pementasan Festival Teater Jakarta 1-9 Oktober 2022

Megapolitan
Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Suporter Persipasi Bekasi Gelar Aksi Kosongkan Tribun Utara

Megapolitan
Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Ridwan Kamil Dukung Anies Baswedan jadi Presiden 2024, Jika...

Megapolitan
Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Sampaikan Dukacita atas Kerusuhan Kanjuruhan, PSB Bogor: Ini Kemunduran...

Megapolitan
Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Begini Tanggapan Pesohor dan Warganet soal Baim dan Paula yang Pura-pura Buat Laporan KDRT

Megapolitan
Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Anies: Doa Tak Terhenti bagi Orangtua yang Anaknya Tak Kembali...

Megapolitan
Anies, RK, dan Bima Arya Satu 'Panggung', Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Anies, RK, dan Bima Arya Satu "Panggung", Penyelenggara: Bukan Acara Politik

Megapolitan
Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Makan, Minum, Hingga Peralatan Mandi Korban Penyaluran TKI Ilegal Ditanggung Negara

Megapolitan
Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Kronologi Lengkap Baim Wong dan Paula Prank Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Belum Didukung E-TLE, Operasi Zebra di Bekasi Andalkan Tilang Manual

Megapolitan
Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Wagub DKI Sampaikan Duka Cita Mendalam Bagi Korban Kerusuhan Kanjuruhan

Megapolitan
Baim Wong dan Paula 'Prank' Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Baim Wong dan Paula "Prank" Polisi, Pura-pura Bikin Laporan KDRT

Megapolitan
Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Anies Jadi Anggota Pemuda Pancasila, Pengamat: Untuk Hindari Kampanye Hitam Politik Identitas

Megapolitan
Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Pecatan TNI Suplai Senjata dan Rampok Toko Emas, Pengamat: Aksesnya Pasti Ilegal

Megapolitan
Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Digelar Mulai Besok, Ini Titik Operasi Zebra di Kabupaten Bekasi

Megapolitan
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.