Siapa Saja yang Dapat Prioritas dan Wajib Didahulukan di Jalan Raya?

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya mengatakan, aturan mengenai kendaraan-kendaraan yang harus didahulukan melintas tercantum dalam Pasal 134 dan 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

"Ada kendaraan bermotor yang memiliki hak utama sehingga mendapat prioritas dan wajib didahulukan dibanding pengguna jalan lain," kata dia ketika dihubungi, Rabu (26/9/2018).

Pasal 134 UU LLAJ menyatakan, ada tujuh kendaraan yang mendapat hak utama untuk didahulukan, yaitu:

1. Kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas.

2. Ambulans yang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

3. Kendaraan pimpinan dan lembaga negara Republik Indonesia, salah satunya Presiden RI.

4. Kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing.

5. Kendaraan lembaga internasional yang menjadi tamu negara.

6. Iring-iringan pengantar jenazah.

7. Konvoi atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Budiyanto menyebutkan, ketentuan teknis pasal tersebut dijelaskan dalam Pasal 135 Undang-undang yang sama.

Pada ayat pertama pasal tersebut dijelaskan bahwa kendaraan yang mendapat hak utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 harus dikawal oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene.

Sedangkan pada ayat kedua dijelaskan bahwa petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama.

Kemudian menurut ayat ketiga, alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tersebut tidak berlaku bagi kendaraan yang mendapatkan hak utama sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono mengatakan, dalam kasus penerobosan rombongan Presiden pada Senin lalu, polisi tak hanya mengamankan pengemudi mobil merek Suzuki Ignis berpelat nomor B 2473 TOL tersebut.

Polisi mengenakan Pasal 311 juncto Pasal 310 UU Lalu Lintas dengan ancaman hukuman 2 tahun penjara atau denda Rp 4 juta karena membuat sorang anggota polisi tertabrak dan terluka.

"Pengemudi lalai sehingga menyebabkan anggota Patwal terluka. Kami kenakan wajib lapor kepada yang bersangkutan," ujar Argo.