Salin Artikel

Atasi Banjir, Pemprov DKI Lanjutkan Program Normalisasi Sungai

KOMPAS.com – Dalam penanganan banjir di Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tetap akan melanjutkan program normalisasi sungai. 

Hal ini ditegaskan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan. Dia mengatakan, normalisasi sungai tetap menjadi salah upaya pengentasan banjir Ibu Kota sehingga harus tetap dilakukan.

Keseriusan Pemprov DKI dalam menormalisasi sungai terlihat dari anggaran Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI Jakarta dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2019.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut mengalokasikan anggaran pengadaan tanah sungai atau saluran sebesar Rp 500 miliar.

Usulan anggaran ini disampaikan untuk pembiayaan pembebasan lahan di daerah bantaran sungai, seperti di Sungai Ciliwung yang sempat terhenti sejak tahun 2017.

Nah, salah satu upaya yang menjadi perhatian khusus dalam normalisasi sungai adalah betonisasi (sheetpile sungai) atau pembuatan turap sungai dan saluran air yang ada di Jakarta.

Selain itu, sebanyak 241 alat berat disebar di beberapa lokasi. Lokasi tersebut di antaranya Waduk Cimanggis, Embung Aselih, Embung Jalan Cendrawasih, Waduk Pekayon, Waduk Pondok Rangon, dan Embung Jalan Sejuk.

Lalu Waduk Cilangkap Giri Kencana, Waduk Jagakarsa, Waduk Jakan Kaja, Kalibaru Timur, Waduk Kampung Rambutan, Waduk Babek TNI, Embung Kelurahan Semper Barat, dan Embung Jalan Cilincing Kesatrian.

Tidak hanya itu, normalisasi dilakukan pula terhadap 14 sarana pengendali banjir seperti waduk, embung, dan situ.

“Kami jalan terus. Mudah-mudahan tidak ada masalah nantinya,” tutur Anies.

Sepanjang tahun 2013-2017, normalisasi Sungai Ciliwung telah dilakukan sepanjang 16,38 kilometer dari panjang sungai yang harus dinormalisasi sekitar33,69 kilometer.

Terbentur pembebasan lahan

Ditemui secara terpisah, Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta Teguh Hendarwan mengatakan alasan proses normalisasi Ciliwung tertunda.

Hal itu disebabkan oleh pembebasan lahan yang membutuhkan proses panjang. Beberapa kendala pun ditemui, salah satunya adalah merelokasi warga yang terkena proyek normalisasi ke rumah susun sederhana sewa (Rusunawa) dan ada juga yang harus melalui proses ganti rugi terlebih dahulu.

Diungkapkannya, dalam APBD DKI 2018 Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta  mendapat alokasi dana yang cukup besar untuk pembebasan lahan.

Rinciannya, Rp 400 miliar untuk pembebasan lahan guna normalisasi waduk, Rp 900 miliar untuk pembebasan lahan guna normalisasi kali, serta tambahan Rp 450 miliar untuk pembebasan lahan dalam APBD Perubahan 2018. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2018/12/10/21300011/atasi-banjir-pemprov-dki-lanjutkan-program-normalisasi-sungai

Terkini Lainnya

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

Megapolitan
8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

Megapolitan
Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Megapolitan
Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke