Gaji Terlambat Dibayar, Pegawai PT Pos Indonesia Tuntut Pergantian Direksi

Dalam orasinya, SPPIKB menuntut penggantian direksi pada badan PT Pos Indonesia. Para direksi dianggap tidak bisa mengelola PT Pos Indonesia. Salah satu dampaknya adalah terlambatnya gaji karyawan pada Februari ini.

"Harusnya kami dibayar tanggal 1, tapi ada surat dari perusahaan yang menyatakan bahwa gaji ditunda dalam batas waktu yang tidak ditentukan. Akhirnya baru turun tanggal 4 Februari ini," cerita Hendri Joni, penanggung jawab aksi.

Menurut Hendri, keterlambatan gaji akan meresahkan pekerja jika terus dibiarkan. Selain itu, mereka menduga ada indikasi kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme ( KKN) pada jajaran direksi PT Pos Indonesia sehingga menyebabkan masalah finansial.

"Kami sayang dengan perusahaan ini, maka hari ini tuntutannya adalah ganti direksi. Kalau bulan ini saja terlambat, bagaimana dengan bulan-bulan selanjutnya?" ujarnya.

Hendri menuturkan, sepanjang sejarah baru kali ini gaji karyawan terlambat dibayarkan. Maka, sekitar 1.200 karyawan yang mengikuti aksi menuntut penggantian direksi dan pertemuan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Tolong Ibu, kami tidak akan lama-lama mengganggu pengguna jalan asal Ibu mau temui kami," orasi salah satu anggota aksi, Andy Siswanto.

Pantauan Kompas.com padas Rabu siang, sepuluh anggota SPPIKB sudah diterima dan sedang berdiskusi dengan pihak Kementerian BUMN.