Jalan Panjang Penentuan Cawagub DKI

Pengunduran diri Sandiaga kemudian diproses Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga terbit keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Sandiaga pada pertengahan September 2018. Posisi wagub DKI resmi kosong sejak keppres itu terbit.

Dua partai politik pengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga pada Pilkada DKI 2017, yaitu Partai Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), kemudian memulai proses penentuan dua calon wakil gubernur (cawagub) pengganti Sandiaga.

Empat bulan berlalu, proses penentuan dua nama kandidat wagub itu belum juga rampung.

Berikut catatan Kompas.com soal panjangnya proses penentuan cawagub DKI.

Kandidat awal cawagub DKI 

Pada awal kekosongan kursi wagub, muncul sejumlah nama yang digadang-gadanh bakal menggantikan Sandiaga untuk mendampingi Anies.

Sejumlah nama yang muncul yakni Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, anggota DPR Nurmansjah Lubis, mantan Wakil Wali Kota Bekasi Ahmad Syaikhu, mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi, Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta Agung Yulianto, hingga Ketua DPD Gerindra DKI Mohamad Taufik.

Bahkan, dalam banyak kesempatan, Taufik optimistis bakal dipilih sebagai cawagub dari Gerindra.

Selain itu, muncul nama baru dari kubu Gerindra, yakni keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.

Gerindra dan PKS pun memperebutkan posisi wagub DKI hingga akhirnya kedua pihak bertemu pada 5 November 2018.

Wagub dari PKS 

Gerindra dan PKS akhirnya sepakat bahwa kursi wagub DKI menjadi milik PKS. Prabowo menyerahkan kursi itu kepada PKS sejak Sandiaga dipilih sebagai cawapres.

Kesepakatan itu diambil setelah pengurus Gerindra dan PKS DKI Jakarta bertemu pada 5 November 2018.

"Tadi sudah disepakati bahwa kursi (wagub) itu diamanatkan, dimandatkan kepada PKS," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir Purnomo saat itu.

PKS menunjuk dua kadernya sebagai cawagub DKI setelah ada kesepakatan kursi wagub menjadi milik PKS. Dua nama kader yang ditunjuk yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

Agung saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, sementara Syaikhu merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Namun, Gerindra meminta PKS mengajukan lebih dari dua nama untuk diuji melalui fit and proper test. Harapannya, dua nama yang diajukan sebagai cawagub memang layak menggantikan Sandiaga.

Beda persepsi soal fit and proper test 

PKS sempat berkeras tak menambah kandidat selain Agung dan Syaikhu. Mereka menganggap fit and proper test sebagai ajang perkenalan cawagub DKI yang diusulkan PKS kepada Gerindra, bukan untuk menyeleksi calon.

Namun, Gerindra menyebut fit and proper test harus digelar sebagaimana lazimnya tes tersebut. Ada kriteria dan bobot nilai yang harus dipenuhi dua kandidat wagub DKI.

Pada akhirnya, PKS menyepakati fit and proper test sesuai keinginan Gerindra.

Tiga nama cawagub

PKS kemudian menunjuk tiga kadernya sebagai bakal cawagub DKI. Selain Agung dan Syaikhu, nama lain yang ditunjuk yakni Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Abdurrahman Suhaimi.

Agung, Syaikhu, dan Suhaimi lalu mengikuti fit and proper test itu.

Fit and proper test digelar oleh empat orang panelis. Mereka adalah Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif, peneliti LIPI Siti Zuhro, pakar kebijakan publik Eko Prasodjo, dan pengamat politik Ubedilah Badrun. Syarif dan Siti merupakan panelis yang ditunjuk Gerindra, sementara Eko dan Ubedilah ditunjuk oleh PKS.

Rangkaian fit and proper test dimulai pada 27 Januari 2019. Saat itu, tiga bakal cawagub menyampaikan gagasan mereka soal Jakarta dan ditanya sejumlah persoalan oleh tim panelis.

Rangkaian fit and proper test dilanjutkan dengan focus group discussion (FGD), yakni mendengarkan masukan dari sejumlah tokoh publik di Jakarta pada 3 Februari.

Berbagai masukan itu kemudian dikonfrontasikan kepada tiga kandidat dalam agenda fit and proper test terakhir pada 8 Februari.

Pada 8 Februari itu juga, tim panelis menyerahkan hasil fit and proper test dan dua nama kandidat yang direkomendasikan sebagai cawagub kepada PKS dan Gerindra DKI.

PKS umumkan 2 cawagub 

PKS mengumumkan dua nama cawagub pada 11 Februari 2019. Dua nama itu yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Agung dan Syaikhu dipilih berdasarkan hasil rekomendasi tim panelis.

"Dua nama yang akan disampaikan ke Gubernur nanti insya Allah adalah Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu," ujar Ketua DPW PKS DKI Jakarta Syakir.

Wakil Ketua DPD Gerindra DKI Syarif menilai, pengumuman dua nama cawagub itu tidak etis karena PKS belum berembuk dengan Gerindra DKI.

Dalam fatsun (sopan santun) politik kedua partai, kata Syarif, PKS dan Gerindra seharusnya berembuk terlebih dahulu untuk membahas hasil fit and proper test. Setelah itu, barulah dua nama cawagub DKI diumumkan.

"Saya mengatakan bahwa PKS kurang menghormati fatsun politik," kata Syarif.

Dikritik Gerindra, PKS kemudian mengklarifikasi bahwa dua nama cawagub yang telah diumumkan belum final. Syakir menyebut keputusan akhir soal dua nama cawagub itu masih akan dibahas bersama DPD Partai Gerindra DKI Jakarta.

Hasil fit and proper test dan rekomendasi tim panelis akan menjadi pertimbangan kedua pihak.

"Saat ini, keputusan dua dari tiga nama terbaik kader PKS untuk menjadi cawagub DKI masih dibahas bersama Partai Gerindra," kata Syakir.

Dua nama disepakati

Gerindra dan PKS DKI Jakarta akhirnya menandatangani surat penetapan calon wakil gubernur DKI. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Mohamad Taufik mengatakan, partainya dan PKS sepakat mencalonkan Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu.

"Proses pengisian cawagub yang akan menggantikan Pak Sandi (Sandiaga Uno), alhamdulilah kami telah sepakat dan menerima usulan yang telah disepakati hasil fit and proper test," kata  Taufik pada 22 Februari ini.

Setelah itu, Gerindra dan PKS DKI akan meminta tanda tangan ketua umum dan sekretaris jenderal partai mereka masing-masing. PKS dan Gerindra kemudian bakal menyerahkan surat rekomendasi tersebut ke Gubernur Anies.

Belum diteken Prabowo 

Hingga Rabu kemarin, surat berisi dua nama calon wakil gubernur DKI Jakarta belum juga diserahkan kepada Anies.

Syakir mengatakan, PKS masih menunggu surat itu ditandatangani Prabowo dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.

"Saat ini kami masih menunggu tanda tangan dari Pak Prabowo dan Pak Muzani selaku Ketum dan Sekjen DPP Partai Gerindra," ujar Syakir.

Surat berisi dua nama cawagub itu sudah diteken pimpinan DPP PKS dan DPW PKS DKI Jakarta, serta pimpinan DPD Gerindra DKI Jakarta. Namun, surat belum bisa diserahkan kepada Anies sebelum diteken Prabowo dan Muzani.

Prabowo belum menandatangani surat berisi dua nama cawagub DKI Jakarta karena masih sibuk kampanye sebagai calon presiden. Taufik menuturkan, Prabowo berada di luar kota sejak akhir pekan lalu.

"Kan masih di luar kota Pak Prabowo-nya, ada deklarasi. Dari Medan ke Madura. Kemarin, kan, ke Madura," ujar Taufik.

Taufik sudah melapor ke Prabowo bahwa dirinya telah menandatangani surat berisi dua nama cawagub DKI. Surat tersebut tinggal diteken Prabowo dan Muzani.

Taufik menyebutkan, Prabowo dan Muzani akan meneken surat itu setelah Prabowo tiba di Jakarta.

Jika surat itu sudah sampai ke tangan Anies, Anies akan menyerahkannya kepada DPRD DKI Jakarta. DPRD DKI Jakarta kemudian akan memilih wagub melalui mekanisme pemungutan suara dalam rapat paripurna.