Menurut dia, jika Anies menyebut penyebab banjir Jakarta dari hulu maka hilirnya juga harus dibenahi.
"Itu persoalan, jangan menyalahkan di sananya. Kita harus mempersiapkan diri bagaimana kita membenahi supaya dampak dari banjir kiriman itu tidak berdampak ke masyarakat kita, gitu loh. Kan gitu maksudnya," kata Gembong saat dihubungi, Jumat (26/4/2019).
Ia menyarankan agar sebaiknya pemprov DKI Jakarta mencari solusi dan konsep penyelesaiannya termasuk melakukan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Apalagi hingga saat ini konsep penanganan banjir yakni naturalisasi yang sering disebut oleh pemprov tak kunjung terealisasi.
"Antara program naturalisasi dengan program normalisasi itu loh. Ini kan pada tidak temu sehingga kenyataan terhadap kali-kali besar terhambar karena program itu kan," ucapnya.
Berdasarkan penilaiannya, hingga saat ini jajaran SKPD di bawah Anies masih bimbang dan belum sepenuhnya mengerti tentang kebijakan program naturalisasi.
Mau tak mau, jika sudah terhimpit pemprov terpaksa menerapkan program normalisasi.
"Kenapa Pak Anies membuat naturalisasi, karena Pak Anies anti dengan penggusuran. Itu persoalannya di situ. Tapi mau tidak mau karena kondisi kita sudah seperti ini perlu dinormalkan," ujarnya.
Pada Jumat ini, beberapa titik wilayah di DKI Jakarta kembali dilanda banjir.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedanmengatakan, banjir tersebut bukanlah karena hujan di Jakarta, melainkan kiriman dari hulu.
"Di tempat itu tidak ada hujan sebetulnya, kita ini menerima air dari hulu ketika di sana hujannya keras. Karena itu titik-titiknya yang biasanya kena itu limpahan air padahal, kan, Jakarta ya hujan, tetapi tidak ada hujan yang luar biasa di sini. Ini adalah contoh situasi banjir karena kiriman dari selatan," ucap Anies di Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019).
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/26/16285971/anies-sebut-banjir-jakarta-kiriman-fraksi-pdi-p-dprd-dki-tagih