Salin Artikel

Bantahan Eggi Sudjana atas Laporan Terkait Pernyataan People Power

Ia diperiksa di Kantor Sub-direktorat Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

Sebelum memasuki Gedung Ditreskrimum, Eggi menegaskan bahwa pernyataan "people power" yang pernah ia lontarkan terkait Pemilu 2019 tidak berkaitan dengan kegiatan makar.

Menurut dia, makar terjadi jika seseorang berupaya membunuh presiden dan wakil presiden serta mengumpulkan kekuatan dari masyarakat seluruh Indonesia untuk menjatuhkan suatu pemerintahan yang sah secara konstitusi.

"Saya ingin tegaskan bahwa pernyataan saya terkait 'people power' harus dipahami tidak ada kaitannya dengan makar, tidak ada kaitannya dengan melawan pemerintahan yang sah saat ini," kata Eggi.

Ia mengatakan, makna "people power" yang ia lontarkan berhubungan dengan dugaan kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

Menurut dia, aksi "people power" boleh dilakukan karena aksi tersebut tidak melanggar aturan konstitusi.

"People power" tergolong kebebasan berpendapat setiap warga negara yang telah diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 28 e Undang-Undang Dasar 1945.

"People power yang saya ucapkan adalah konsekuensi logis dari situasi saat ini yang disebut pemilu curang. Kecurangan itu telah saya upayakan selesaikan ke Bawaslu RI tetapi tidak responsif maka logika gerakannya menjadi kekuatan rakyat atau people power," ujar Eggi.

Eggi dipanggil penyidik untuk memberikan klarifikasi atas laporan Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Dewi Ambarwati Tanjung, atas kasus dugaan makar dan penyebaran ujaran kebencian melalui media elektronik.

Laporan tersebut tertuang dalam LP/2424/IV/2019/PMJ/Dit Reskrimsus tanggal 24 April 2019.

Dewi mengatakan, laporan tersebut berawal dari tersebarnya sebuah video yang menampilkan Eggi mengajak orang mengadakan people power.

Video itu tersebar melalui aplikasi pesan singkat WhatsApp dan YouTube pada 17 April atau sesaat setelah hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei muncul di media elektronik.

"Waktu tanggal 17 April, saya melihat video yang beredar di grup WhatsApp yang mengatakan akan mengadakan people power," kata Dewi, Rabu (24/4/2019).

Dewi menilai, pernyataan people power yang dilontarkan Eggi bisa berpengaruh pada stabilitas keamanan Indonesia.

Selain itu, pernyataan tersebut dinilai bisa memengaruhi masyarakat yang tidak paham politik.

"Pernyataan itu (people power) sudah suatu bentuk ancaman kepada stabilitas keamanan negara dan akan berdampak buruk bagi masyarakat yang enggak mengerti tentang politik," kata Dewi.

Eggi dilaporkan atas tuduhan melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 jo Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 28 Ayat 2 jo Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/04/27/10071711/bantahan-eggi-sudjana-atas-laporan-terkait-pernyataan-people-power

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Tracing Covid-19 Rendah, Pemkot Tangerang Minta Hal Ini ke Kemenkes

Megapolitan
Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Unjuk Rasa Lagi di Balai Kota, Buruh Minta Anies Naikkan UMP Jakarta 5 Persen

Megapolitan
KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

KSPI Minta Anies Revisi UMP Jakarta 2022 Paling Lambat Malam Ini

Megapolitan
Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Pemprov DKI Tunggu Jawaban Kemenaker soal Usulan Kenaikan UMP Jakarta 2022

Megapolitan
Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Sudah Pulang dari RS, Polisi yang Dianiaya Anggota Pemuda Pancasila Lakukan Rawat Jalan

Megapolitan
Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Kota Tangerang Kembali Terapkan PPKM Level 2, Wali Kota Arief Ungkap Penyebabnya

Megapolitan
Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Pihak Terduga Pelaku Pelecehan Seksual di KPI Protes Temuan Komnas HAM

Megapolitan
Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Ancaman Varian Covid-19 Omicron, Wagub DKI: Sangat Bergantung Disiplin Masyarakat

Megapolitan
Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Protes UMP Jakarta 2022, Serikat Buruh Kembali Unjuk Rasa di Balai Kota DKI

Megapolitan
Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Tutup Sumur Resapan di Lebak Bulus Ambles, Warga Sebut Banyak Pemotor Hampir Celaka

Megapolitan
Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Hasil Pemeriksaan Dokter, Sopir Mercy yang Lawan Arah di Tol JORR Memang Idap Demensia

Megapolitan
Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Jakarta PPKM Level 2, Wagub DKI: Peringatan bagi Kita Semua untuk Hati-hati

Megapolitan
Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Kebakaran Ruko di Pademangan, Diduga akibat Korsleting pada AC

Megapolitan
Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Bakal Sediakan Arena Balap, Kapolda Metro: Pembalap Liar Akan Saya Fasilitasi, Bukan Dimusuhi

Megapolitan
APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

APBD Kabupaten Bekasi Tahun 2022 Ditetapkan Rp 6,39 Triliun

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.