Eks Penasihat KPK: Pansel Gagal Paham, Teroris dan Pimpinan KPK Apa Urusannya?

Menurut dia, tidak ada hubungannya antara terorisme dan pemberantasan korupsi.

"Ada something wrong di pansel. Sebab, alasan untuk teroris dan komisioner KPK apa urusannya? Jadi saya anggap pansel salah paham, gagal paham," ucap Abdullah di Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (18/6/2019).

Ia pun mengaitkan pelibatan BNPT dengan kasus penyerangan penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Apakah karena ada Novel Baswedan yang mencoba untuk membongkar megakorupsi di kalangan pejabat tinggi sehingga dianggap dia sebagai radikal, sehingga kemudian pansel harus berkonsultasi dengan BNPT seperti itu?" ucap Abdullah lagi.

Ia menyebut, selama 8 tahun berada di KPK, tidak ditemukan adanya radikalisme.

Abdullah menegaskan bahwa selama ini yang dilakukan KPK, yakni menangkap para koruptor, tidak ada yang mencerminkan radikalisme.

"Oleh karena itu, kalau misalnya sekarang KPK menangkap pejabat-pejabat tinggi negara, maka kemudian itu adalah bukan karena radikalisme di KPK," kata dia.

"Maka itu tidak masuk akal orang mau jadi pimpinan KPK harus diproses dengan radikalisme. Kalau tidak radikal bagaimana orang mau tangkap penjahat harus punya jiwa radikal," ucap dia.

Sebelumnya, Panitia Seleksi (pansel) Calon Pimpinan KPK turut bekerja sama dengan BNPT untuk mengecek rekam jejak calon.

Ketua Pansel KPK Yenti Garnasih mengatakan, langkah menggandeng BNPT ini dilakukan karena melihat pertumbuhan paham radikalisme di Indonesia belakangan ini.

"Kita lihat keadaan di Indonesia. Berbagai hal, dinamika yang terjadi adalah yang berkaitan dengan radikalisme sehingga pansel tidak mau kecolongan ada yang kecenderungannya ke sana," kata Yenti usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (17/6/2019).