Pemprov DKI Dapat Membongkar Pulau Reklamasi Asal...

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat lingkungan dari Universitas Indonesia, Tarsoen Waryono, mengatakan bahwa Pemprov DKI dapat membongkar pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta dengan syarat mereka dapat mengelola sampah hasil pembongkaran itu dengan baik.

Pengelolaan sampah yang baik dapat meminimalisir dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembongkaran tersebut.

Tarsoen mengungkapkan, sampah hasil pembongkaran tersebut seharusnya tidak dibuang langsung ke laut karena dapat mengganggu kehidupan biota perairan laut.

"Cara mengelolanya kalau itu baik dan tidak sembarangan, maka dampak negatifnya bisa ditekan. Tergantung mereka (Pemprov DKI) waktu membongkar pulau itu dengan peralatan seperti apa, tekniknya seperti apa," ujar Tarsoen saat dihubungi Kompas.com, Selasa (2/7/2019).

Selain itu, lanjut Tarsoen, Pemprov DKI dapat melakukan pembongkaran pulau reklamasi dengan sistem tebang pilih.

"Artinya tempat-tempat untuk bangunan bisa dibongkar. Pepohonan yang masih bisa dipertahankan, ya dipertahankan. Jadi, ada istilahnya tebang pilih dan sisa dari bongkaran jangan sampai ke laut," katanya.

Selanjutnya, masyarakat juga dapat dilibatkan dalam pengelolaan sampah hasil pembongkaran pulau reklamasi tersebut misalnya kayu bekas pepohonan yang dapat dijadikan kayu bakar.

Tarsoen menilai, sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar pulau reklamasi masih memanfaatkan keberadaan kayu bakar.

"Kalau masyarakat diikutsertakan, kayu-kayu yang ada masih bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kayu bakar. Orang-orang yang tinggal di Tanjung Pasir masih banyak yang memanfaatkan kayu untuk kayu bakar," ungkap Tarsoen.

Pemprov DKI diketahui telah menerbitkan IMB untuk bangunan-bangunan yang telah didirikan di pulau hasil reklamasi di pesisir utara Jakarta.

Pemprov DKI menggunakan Peraturan Gubernur Nomor 206 Tahun 2016 tentang Panduan Rancang Kota (PRK) Pulau Reklamasi yang dikeluarkan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai dasar penerbitan IMB itu.

Pemprov DKI juga menugaskan BUMD PT Jakarta Propertindo untuk mengelola daratan hasil reklamasi yang diperuntukkan bagi publik.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pembongkaran pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta akan menyebabkan kerusakan lingkungan yang luar biasa.

Karena itu, Pemprov DKI Jakarta tidak akan membongkar daratan hasil reklamasi yang sudah dibangun, meskipun proyek reklamasi dihentikan.

"Kenapa tidak dibongkar? Kerusakan lingkungannya hebat sekali. Bayangkan, lahan bisa besarnya sampai 350 hektar, itu tanahnya mau dikemanakan bila dibongkar. Jadi, kerusakannya akan luar biasa," kata Anies dalam program AIMAN yang tayang di Kompas TV, Senin (1/7/2019) malam.