Usulan Penerapan Ganjil Genap seperti Asian Games 2018 Selama 15 Jam, Mungkinkah?

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan mengusulkan kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menerapkan kembali sistem pembatasan kendaraan berdasar nomor polisi ganjil dan genap seperti yang berlaku saat Asian Games 2018.

Diketahui sistem ini pernah diterapkan di sejumlah ruas jalan di Ibu Kota saat Asian Games 2018. Waktu penerapan berlaku mulai pukul 06.00 hingga 21.00 WIB dari Senin sampai Jumat kecuali hari libur.

Usul itu disampaikan melalui surat bernomor TJ.102/1/2/BPTJ-2019 yang ditandatangani Kepala BPTJ Bambang Prihartono pada Senin (8/7/2019) lalu.

Adanya penurunan kinerja lalin

BPTJ meminta agar sistem ganjil-genap seperti saat Asian Games 2018 diterapkan kembali karena adanya penurunan kinerja lalu lintas.

"Kami sampaikan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi yang menunjukkan bahwa kinerja lalu lintas saat ini dibandingkan dengan saat penyelenggaraan Asian Games 2018 telah mengalami penurunan sebesar 17 persen dari 36,99 Km/jam menjadi 30,85 Km/jam," demikian bunyi surat usulan BPTJ itu.

Saat dihubungi, Bambang mengatakan bahwa BPTJ telah melakukan evaluasi selama tiga bulan dari Maret hingga Juni dan menemukan bahwa kondisi lalu lintas di Jabodetabek semakin parah atau menurun.

"Iya betul. Jadi BPTJ kan mengevaluasi terus kondisi lalin di Jabodetabek. Kemudian di dalam Pergub kami diminta evaluasi berkala. Hasilnya adalah kinerja lalin kita sedang menurun," kata Bambang, Rabu malam.

Ia mencontohkan kemacetan yang terjadi setiap pagi di Tol Cawang menuju Semanggi dan mengular hingga Cibubur.

"Kemudian contra flow sampai jam 9 sudah diperpanjang sampai jam 10. Memang kemacetan sudah parah. Kita sudah harus antisipasi," ujarnya.

Masalah polusi udara dan pergerakan orang

Alasan lainnya kerena Jakarta saat ini memiliki kualitas udara yang sangat buruk bahkan beberapa kali menjadi yang paling buruk di dunia.

Menurut dia, berdasarkan kajian JICA (Japan Internasional Cooperation Agency) pergerakan orang di Jabodetabek sudah mencapai 100 juta per hari.

Padahal tiga tahun lalu pergerakan orang masih 50 juta per hari. Itu artinya dalam kurun waktu tiga tahun sudah meningkat 50 peraen.

"Kemudian akibatnya apa, modal share angkutan umum turun 12 persen. Karena pertambahan angkutan pribadi roda empat maupun roda dua walaupun di koridor tertentu pengguna angkutan umum tambah tapi karena pergerakan orang yang luar biasa cepat," kata dia.

Bambang menyebutkan, pertumbuhan kendaraan roda dua juga semakin banyak dan diyakini akan terus meningkat.

Dishub DKI kaji usulan tersebut

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan pihaknya masih akan melakukan kajian komprehensif terkait usulan BPTJ.

Syafrin menyebut meski BPTJ sudah melakukan kajiannya, Pemprov DKI Jakarta perlu memperhitungkan kembali dari banyak aspek.

"Itu banyak aspek harus dinilai, jadi kita akan lakukan dari kajian BPTJ, akan lakukan kajian kembali secara komperhensif, apakah itu aspek ekonomi, sosial, dan lain-lain itu harus masuk ke dalam kajian menyeluruh. Ini sesuai atau tidak sesuai atau tetap seperti yang sedang berjalan," ucap Syafrin saat dihubungi Jumat (12/7/2019).

Menurutnya Dishub DKI masih perlu melakukan kajian karena penerapan atas usulan BPTJ ini akan berbeda dengan saat Asian Games 2018.

Saat itu ganjil genap hanya bersifat sementara atau temporer sedangkan usulan saat ini kemungkinan bersifat permanen.

"Asian Games kemarin kan ganjil genap dilakukan dalam jangka pendek bukan jangka panjang. Nah ini akan kita lakukan kajian, kalau surat BPTJ akan jangka panjang, kalau jangka panjang kami harus lakukan kajian komprehensif. Bahkan sampai analisa benefit cost analisis kan. Itu harus dilakukan," kata dia.

Anies disebut tak berani terapkan kebijakan ini

Pengamat Transportasi Darmaningtyas menilai, usulan BPTJ kepada Pemprov DKI Jakarta untuk kembali membatasi kendaraan bermotor berdasarkan nomor pelat ganjil genap seperti saat Asian Games 2018 sulit diterapkan.

Soalnya, usulan tersebut bersifat jangka panjang atau permanen, bukan sementara.

"Intinya itu bagus, cuma apakah Pemprov DKI berani ambil putusan itu enggak? Kalau kemarin bisa berlakukan karena masyarakat itu menyadari ibaratnya orang punya hajatan. Kalau punya hajatan itu kan sifatnya sementara, jadi ketika jalan itu ditutup dan dialihkan, itu enggak ada masalah, bisa memaklumi," kata Darmaningtyas, Jumat.

Ia menduga, pengendara roda empat dan masyarakat tidak akan bisa memaklumi kebijakan tersebut jika diterapkan permanen.

"Masyarakat bisa memaklumi enggak? Itu masalahnya. Intinya sih bagus dan saya mendukung. Dugaan saya, Gubernur tidak berani mengambil keputusan itu," ucapnya.

Namun Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) itu menyebutkan, sistem ganjil genap memang efektif menurunkan kemacetan.

"Iya itu efektif. Jelas. Keefektifannya kita enggak ragukan bahkan bisa 17 persen. Tapi sekarang masalahnya masalah pemprovnya berani mengambil keputusan itu enggak," tutur dia.