Salin Artikel

Soal Instruksi Anies Atasi Polusi Udara Jakarta, Ini Tanggapan Greenpeace Indonesia

Melalui instruksi itu diatur soal pembangunan sejumlah ruas trotoar, perluasan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor, tak ada kendaraan umum di atas usia 10 tahun dan tak lolos emisi beredar di jalanan Jakarta.

Sementara, kendaraan pribadi dibatasi dengan umur tak lebih dari 10 tahun.

Lainnya, penghijauan sarana prasarana publik menjadi beberapa poin yang ada dalam instruksi gubernur ini.

Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia Bondan Andriyanu mengapresiasi dikeluarkannya perintah instruksi gubernur yang bertepatan dengan sidang perdana gugatan warga tentang polusi udara Jakarta pada 1 Agustus 2019.

"Ini menunjukkan respons dari Gubernur DKI Jakarta mengenai polusi udara setelah mendapatkan banyak perhatian publik dan warganet," kata Bondan kepada Kompas.com, Sabtu (3/8/2019).

Meski demikian, menurut Bondan, masih ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait langkah yang diambil Pemprov DKI tersebut.

"Yaitu melakukan inventarisasi emisi secara berkala sebagai dasar kajian ilmiah untuk mengetahui sumber pencemaran udara Jakart," kata Bondan.

Dengan demikian, kata dia, polusi bisa dikendalikan langsung pada sumbernya dan solusi yang diambil juga akan lebih sistematis dan terukur.

Alat ukur

Bondan mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta juga harus menyediakan alat ukur kualitas udara yang memadai sehingga dapat mewakili luasan DKI yang datanya mudah diakses masyarakat.

"Selain itu, diperlukan sistem peringatan agar masyarakat bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi kualitas udara yang buruk, seperti menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruang dan tidak melakukan olahraga saat kualitas udara sedang tidak sehat," ujar dia.

Pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, lanjut Bondan, harus memperketat baku mutu udara ambien nasional yang tidak diperbarui selama 20 tahun.

"Sebagai perbandingan, baku mutu udara ambien untuk konsentrasi PM 2.5 per hari menurut standar nasional adalah 65 ug/m3 sedangkan menurut WHO adalah 25 ug/m3. Ini berarti, standar nasional masih 3 kali lipat lebih lemah dibandingkan standar WHO," papar Bondan.

Bondan menambahkan, Gubernur DKI mempunyai kewenangan menentukan standar baku mutu udara yang lebih baik dibandingkan standar nasional.

Sebagai ibu kota negara, Jakarta harus mempunyai standar kualitas udara yang lebih tinggi dibanding daerah lain.

Bondan menyampaikan, penanganan polusi udara ini memerlukan kerja sama dari berbagai pihak.

“Di sini diperlukan dukungan dan kerja sama dengan wilayah-wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta, seperti Banten dan Jawa Barat untuk merumuskan solusi bersama. Pemerintah Provinsi Banten dan Jawa Barat juga harus segera merespons masalah pencemaran udara ini,” tegas Bondan.

Pada Juli lalu, 31 warga mendaftarkan gugatan polusi udara Jakarta ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Gugatan dilayangkan kepada tujuh pejabat pemerintah, seperti Presiden RI, Menteri Kesehatan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/08/03/13553591/soal-instruksi-anies-atasi-polusi-udara-jakarta-ini-tanggapan-greenpeace

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fakta Bus Persis Solo Dilempari Batu: 7 Pelaku Ditangkap, Polisi Ajak Semua Pihak Evaluasi Diri

Fakta Bus Persis Solo Dilempari Batu: 7 Pelaku Ditangkap, Polisi Ajak Semua Pihak Evaluasi Diri

Megapolitan
Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Dicurigai Ada Relasi Kuasa, Pengamat: Tak Belajar dari Kasus Sambo

Penetapan Tersangka Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Dicurigai Ada Relasi Kuasa, Pengamat: Tak Belajar dari Kasus Sambo

Megapolitan
Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi 30 Januari-4 Februari

Jadwal Pelayanan SIM Keliling di Kota Bekasi 30 Januari-4 Februari

Megapolitan
Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Korban 2 Kali Usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat: Tidak Ada Empati

Mahasiswa UI yang Ditabrak Pensiunan Polri Jadi Korban 2 Kali Usai Ditetapkan Tersangka, Pengamat: Tidak Ada Empati

Megapolitan
Cek Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin, 30 Januari 2023: Giliran Pelat Genap

Cek Rute Ganjil Genap di Jakarta Senin, 30 Januari 2023: Giliran Pelat Genap

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Cara Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari | Heru Budi Dampingi Jokowi di Perayaan Imlek | 3 Pejabat Lolos Lelang Jabatan Sekda DKI

[POPULER JABODETABEK] Cara Masuk Ancol Gratis pada 3 Februari | Heru Budi Dampingi Jokowi di Perayaan Imlek | 3 Pejabat Lolos Lelang Jabatan Sekda DKI

Megapolitan
Saat Pecinta Musik Rock Buka Bisnis Travel Umroh, Libatkan Pas Band untuk Promosi...

Saat Pecinta Musik Rock Buka Bisnis Travel Umroh, Libatkan Pas Band untuk Promosi...

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Pemprov DKI Sebut Penyambungan Jalan Lebih Efektif Tangani Macet Dibanding Pelebaran

Megapolitan
Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Kronologi Bus Pemain Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

BP BUMD Ungkap Masalah Jakpro sehingga Tak Bisa Bagikan Dividen ke Pemprov DKI

Megapolitan
7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

7 Terduga Pelempar Batu ke Bus Persis Solo Ditangkap, Kini Masih Diperiksa Polres Tangsel

Megapolitan
Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Polres Tangsel Janji Usut Tuntas Kasus Bus Persis Solo Dilempar Batu di Tangerang

Megapolitan
Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Jakpro Disarankan Gabungkan Anak Perusahaan, BP BUMD DKI: Kami Sedang Kaji

Megapolitan
Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Petugas Satpol PP Terus Berjaga, Kawasan Kota Tua Jakarta Steril dari PKL

Megapolitan
'Skywalk' Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

"Skywalk" Kebayoran Sempat Berguncang, F-PSI DPRD DKI Minta Ada Pemeriksaan Ulang Konstruksi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.