Salin Artikel

Soal Tenaga Ahli untuk Anggota DPRD DKI, F-Gerindra Tak Memaksa jika Tidak Diatur UU

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Kalau Gerindra menyerahkan kepada mekanisme yang ada saja. Sesuai dengan aturan. Bahwa sebenarnya perlu, menurut saya. Tapi kalau secara aturan tidak memungkinkan, ya sudah tidak usah. Kecuali ada aturanya. Nanti kan Mendagri punya mekanisme sendiri soal itu," ucap Taufik saat dihubungi, Selasa (3/9/2019).

DPRD sempat mengajukan tenaga ahli untuk para anggota DPRD pada tahun 2017 lalu, namun ditolak oleh kemendagri.

Kemendagri lalu hanya menyetujui dan memberikan tenaga ahli bagi masing-masing fraksi.

"Iya yang pertama memang begitu (ditolak). Akhirnya ada keputusan Mendagri sehingga, apa namanya bahwa untuk tenaga ahli sudah ditetapkan jumlahnya. Nanti setelah itu dibagi secara proporsional (untuk fraksi)," kata dia.

Sebelumnya, anggota DPRD DKI fraksi PKS Abdurrahman Suhaimi, mengusulkan setiap anggota DPRD DKI mendapat staf ahli.

Menurut Suhaimi, anggota DPRD membutuhkan tenaga ahli agar bisa membantu membahas hal-hal yang detail terkait tugasnya, misalnya membahas anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Soalnya, tak semua anggota DPRD memahami persoalan anggaran.

"Karena kami membahas 90 triliun dan itu membutuhkan tenaga ahli yang men-support kami untuk membahas lebih detail. Kan background anggota dewan beda," ucap Suhaimi.

Usulan agar Anggota DPRD DKI Jakarta mempunyai tenaga ahli disebut akan dianggarkan dalam APBD.

Meski demikian, Pelaksana tugas Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah tidak mengatur tentang tenaga ahli untuk anggota DPRD.

"Diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Tidak ada dikenal tenaga ahli untuk setiap anggota DPRD," ujar Akmal saat dihubungi Kompas.com, Selasa (3/9/2019).

Akmal menjelaskan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur kelompok pakar atau tim ahli untuk alat kelengkapan DPRD, bukan untuk masing-masing anggota DPRD.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/03/16223111/soal-tenaga-ahli-untuk-anggota-dprd-dki-f-gerindra-tak-memaksa-jika-tidak

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Manuver Bripka Madih atas Kepemilikan Lahannya: Bolak-balik Datangi Perumahan hingga Patok Lahan di Jatiwarna

Manuver Bripka Madih atas Kepemilikan Lahannya: Bolak-balik Datangi Perumahan hingga Patok Lahan di Jatiwarna

Megapolitan
Jalan Srengseng Sawah Tempat Kecelakaan Mahasiswa UI dan Pensiunan Polri Kini Dilapisi Aspal Baru

Jalan Srengseng Sawah Tempat Kecelakaan Mahasiswa UI dan Pensiunan Polri Kini Dilapisi Aspal Baru

Megapolitan
Anak Perempuan Ditemukan di Depan Ruko Depok, Ada Luka Lebam di Tubuhnya

Anak Perempuan Ditemukan di Depan Ruko Depok, Ada Luka Lebam di Tubuhnya

Megapolitan
Pemprov DKI Sebut Skywalk Kebayoran Lama Bukan JPO Umum, Warga yang Melintas Harus Bayar

Pemprov DKI Sebut Skywalk Kebayoran Lama Bukan JPO Umum, Warga yang Melintas Harus Bayar

Megapolitan
Sosok Bripka Madih di Mata Tetangga, Polisi yang Tak Pernah Bertegur Sapa dengan Warga Sekitar

Sosok Bripka Madih di Mata Tetangga, Polisi yang Tak Pernah Bertegur Sapa dengan Warga Sekitar

Megapolitan
Kronologi Siswi SD di Pondok Kelapa Hampir Diculik, Tangannya Tiba-tiba Digenggam Seorang Perempuan

Kronologi Siswi SD di Pondok Kelapa Hampir Diculik, Tangannya Tiba-tiba Digenggam Seorang Perempuan

Megapolitan
Merasa Eksepsi Teddy Minahasa Tak Ditanggapi Jaksa, Hotman Paris: Izinkan Kami Ajukan Duplik

Merasa Eksepsi Teddy Minahasa Tak Ditanggapi Jaksa, Hotman Paris: Izinkan Kami Ajukan Duplik

Megapolitan
Berbaring di Bantalan Rel, Pria di Depok Tewas Tertabrak KRL

Berbaring di Bantalan Rel, Pria di Depok Tewas Tertabrak KRL

Megapolitan
Heru Budi Ikuti Rapat Paripurna dengan Empat Agenda Pembahasan

Heru Budi Ikuti Rapat Paripurna dengan Empat Agenda Pembahasan

Megapolitan
Tak Lagi Gratis, Lewat Skywalk Kebayoran Baru Harus Pakai Kartu dengan Tarif Rp 3.500

Tak Lagi Gratis, Lewat Skywalk Kebayoran Baru Harus Pakai Kartu dengan Tarif Rp 3.500

Megapolitan
Polisi: Ecky Minta Teman SMP Jadi Saksi Jual Beli Fiktif Apartemen Angela

Polisi: Ecky Minta Teman SMP Jadi Saksi Jual Beli Fiktif Apartemen Angela

Megapolitan
Bripka Madih Disebut Berulang Kali Datangi Perumahan di Bekasi, Protes Dugaan Penyerobotan Lahan

Bripka Madih Disebut Berulang Kali Datangi Perumahan di Bekasi, Protes Dugaan Penyerobotan Lahan

Megapolitan
Kinerja Heru Budi Hartono sebagai Manager dan Pemimpin di Jakarta

Kinerja Heru Budi Hartono sebagai Manager dan Pemimpin di Jakarta

Megapolitan
Ambil Alih Apartemen Angela, Ecky Palsukan Dokumen hingga Saksi Jual Beli

Ambil Alih Apartemen Angela, Ecky Palsukan Dokumen hingga Saksi Jual Beli

Megapolitan
Wakil Ketua PPP DKI Ikut Mundur Usai Guruh Lunggana Dicopot, Merasa Orang-orang Lulung Tak Dikehendaki Lagi

Wakil Ketua PPP DKI Ikut Mundur Usai Guruh Lunggana Dicopot, Merasa Orang-orang Lulung Tak Dikehendaki Lagi

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.