Salin Artikel

Koalisi Pejalan Kaki Pertanyakan Aturan yang Dipakai Anies Akomodasi PKL di Trotoar

Ketua KoPK Alfred Sitorus mengingatkan Anies bahwa selama ini penggunaan trotoar mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan pasal 131 ayat 1 yang berisi hak untuk pejalan kaki di trotoar.

"Saya enggak perlu berpikiran yang lain-lain, tapi yang perlu kita bilang bahwa itu bagian dari jalan menurut undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan Nomor 22 Tahun 2009. Kalau ditanya orang kan di luar negeri banyak. Iya di luar negeri banyak di kita sudah diatur belum seperti di luar negeri?" ucap Alfred saat dihubungi Kompas.com, Rabu (4/9/2019) malam.

Anies sebelumnya menyebutkan bahwa dasar pemprov DKI mengakomodasi PKL adalah Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan.

Salah satu dasar penerbitan Permen PUPR itu adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Namun, menurut Alfred, Pemprov DKI seharusnya tetap mengacu pada peraturan tertinggi, yaitu undang-undang.

Ia mengkhawatirkan, jika aturan yang dipakai pemerintah di daerah seringkali bertabrakan dengan aturan pusat.

"Jangan sampe ada aturan yang terlewati jadi jangan sampai ada perselisihan paham antara regulasi di pusat dan daerah. Saya sudah sampaikan agar kita bisa duduk bareng. Mana aturan yang missleading saling tabrakan," tuturnya.

"Di undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan kita di jalan raya itu rujukannya apa (undang-undang) itu atau yang lain? Jadi bicara ruang, semua ruang tapi kan ini ada eksplisit mengenai aturan tersebut," lanjut Alfred.

Alfred mengaku tidak alergi kepada para PKL. Namun harus diatur mana tempat yang bisa untuk berjualan dan mana yang tidak.

"Jadi kita enggak alergi melihat teman-teman PKL berusaha, tapi kita juga harus mengajarkan mereka dimana tempat yang tidak melanggar hukum, di mana yang memang melanggar," tambahnya.

Pemprov DKI ingin membagi trotoar yang sudah direvitalisasi untuk pejalan kaki dan PKL.

Pemprov DKI akan menentukan lokasi dan lebar trotoar yang bisa digunakan untuk PKL berjualan.

"Ya memang trotoar itu harus dibagi nantinya, mana yang dipakai untuk pejalan kaki, mana yang bisa untuk berjualan, dan ini yang sekarang kita akan buat," kata Anies, Rabu (4/9/2019).

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/05/09003641/koalisi-pejalan-kaki-pertanyakan-aturan-yang-dipakai-anies-akomodasi-pkl

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Alasan Ibu Laporkan Anak yang Jual Kulkasnya: Saya Tak Kuat Lagi, Saya Diusir, Pantas Enggak?

Megapolitan
Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Kebakaran Hanguskan 26 Rumah di Tambora, Diduga akibat Korsleting

Megapolitan
UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

UPDATE 25 Januari: Kasus Baru Covid-19 di Jakarta Tembus 2.190, 9 Pasien Meninggal

Megapolitan
Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Dukcapil Akan Layani Perbaikan Dokumen Kependudukan bagi Warga Terdampak Banjir di Tegal Alur

Megapolitan
Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Butuh Uang Usai Kena PHK, Pria di Ciputat Jual Kulkas Ibunya lalu Dilaporkan ke Polisi, Kini Jadi Terdakwa

Megapolitan
Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi 'Booster'

Pemkot Siapkan 60 RPTRA di Jakarta Selatan sebagai Sentra Vaksinasi "Booster"

Megapolitan
Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Disdamkar: 146 kebakaran terjadi di Kabupaten Bekasi sepanjang 2021

Megapolitan
Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Polisi Kejar Pemasok Sabu yang Diedarkan di Kawasan Kepulauan Seribu

Megapolitan
Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Advokat yang Memaki Ibu Korban Kekerasan Seksual di Depok Dinilai Langgar Kode Etik

Megapolitan
Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Kronologi Pembongkaran Trotoar di Cilandak, Pemkot Jaksel Sebut PNS Tak Terlibat

Megapolitan
Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Pihak Keluarga Belum Terima Pemberitahuan Perkembangan Penyidikan Kakek Tewas Dikeroyok di Cakung

Megapolitan
Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Gudang di Tambora Kebakaran, Petugas Damkar Masih Berjibaku Padamkan Api

Megapolitan
Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Sidang Kebakaran Lapas Tangerang, Kuasa Hukum Terdakwa Belum Tentu Hadirkan Saksi Meringankan

Megapolitan
Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Kans Kemenangan Anies Baswedan Dinilai Lebih Tinggi di Pilkada DKI Dibandingkan Pilpres

Megapolitan
4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

4 Terdakwa Kasus Kebakaran Lapas Tangerang Tak Ajukan Eksepsi, Ini Alasannya

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.