TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Kontestasi politik Pilkada Tangerang Selatan semakin ramai dengan masuknya nama-nama yang mendaftarkan diri untuk menjadi calon wali kota Tangerang Selatan.
Tak terkecuali Aldrin Ramadian yang merupakan adik dari Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan politik dinasti di Tangerang Selatan sudah berlangsung lama.
Airin yang merupakan adik ipar mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah terpilih kembali dalam pilkada sebelumnya meskipun Ratu Atut dan adiknya yang juga suami Airin, Tubagus Chaeri Wardana, terjerat kasus korupsi.
"Nah ini mungkin pelajaran berharga bagi Tangsel. Ini saatnya melalui masyarakat yang pengetahuan luas memberikan satu pembelajaran bagaimana masyarakat cerdas untuk pemimpinnya dalam hal ini wali kota yang bisa memutus mata rantai politik dinasti itu," ujar Siti Zuhro ketika dihubungi, Senin (23/9/2019).
Siti mengatakan dia pernah masuk dalam tim perumus UU Pilkada. Sebelum direvisi, poin mengenai politik kekerabatan pernah diatur dalam UU tersebut.
Orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana tidak bisa maju dulu. Orang tersebut disarankan untuk maju setelah satu periode pemerintahan non-kekerabatan berlalu.
Meski demikian, pada dasarnya siapa saja memiliki hak untuk dipilih dan memilih. Siti mengatakan pada akhirnya sosok wali kota ditentukan oleh masyarakat.
"Tentu sesuai kebutuhan Tangsel saat ini adalah bagaimana meyakinkan penambahan jumlah pemilih cerdas. Melalui tentu pegiat pemilunya, pilkadanya, kemudian pemutusan mata rantai politik transaksional dinasti itu karena Tangsel dibangun secara bersama," kata dia.
Aldrin sendiri telah memastikan untuk menjadi bakal calon wali kota Tangerang Selatan dengan mendaftarkan melalui PDI-P. Dalam partai berlambang moncong putih tersebut, ia akan bersaing dengan 18 nama lain tak terkecuali putri Ma'ruf Amin Siti Nur Azizah.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/09/23/11593141/pilkada-tangsel-2020-momen-masyarakat-putus-politik-dinasti