Diminta Polisi Tinggalkan Lokasi Demo, Pelajar: Kami Juga Rakyat!

Salah satu titik demo yang dipenuhi demonstran adalah flyover Slipi.

Pantauan Kompas.com, mereka tampak membawa bendera merah putih. Ada pula yang membawa poster-poster tolak Undang-Undang KPK dan RKUHP (Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana).

Mereka tampak membawa poster dengan bacaan "Kalau RUU KUHP Isinya Tentang Koruptor di Hukum Mati Saya Setuju!!".

Ada pula yang membawa poster "Rela Kutinggalkan Gerbang Sekolah Demi Ke Gedung DPR".

Massa pelajar juga mengikuti aksi unjuk rasa bersama mahasiswa. Para pelajar ini tampak mengenakan seragam sekolah.

Ada yang terlihat memakai seragam SMP dengan logo warna kuning ada pula yang mengenakan seragam SMA dengan logo warna cokelat.

Para pelajar ini hadir dari berbagai sekolah, ada yang dari Bekasi dan ada pula yang dari Bogor.

Meski polisi terus menerus mengingatkan untuk para pelajar di bawah 18 tahun meninggalkan lokasi unjuk rasa, mereka tak peduli.

Para pelajar ini menyatakan kalau mereka juga rakyat yang seharusnya punya hak untuk unjuk rasa.

"Kami juga rakyat, kami pantas di sini," ujar para pelajar.

Salah satu pelajar dari Bekasi, Adi Asto menyatakan, dirinya memang berniat untuk aksi karena resah terhadap RKHUP.

Namun, ia tak menjelaskan secara jelas pasal mana yang membuatnya resah. Menurutnya, pasal RKHUP semua aneh.

"Pasalnya aneh-aneh pokoknya. Kami tolak semuanya," ujar Adi, siswa kelas dua SMK 1 Bekasi yang naik kereta dari Bekasi ini.

Para pelajar ini juga mengaku telah diizinkan orangtuanya dan gurunya untuk ikut di Gedung DPR.

"Sudah izin dong, kata Ibu saya hati-hati," ucapnya.

Bahkan, mahasiwa yang hadir dalam aksi ini pun tampak menegaskan kalau kedatangan para pelajar ini tanpa paksaan.

"Mereka datang sendiri tanpa kami paksa, mereka juga rakyat," kata mahasiswa.

Seperti diketahui, RKUHP menjadi perbincangan masyarakat karena terdapat sejumlah pasal kontroversial. Mahasiswa telah menggelar aksi unjuk rasa sejak pekan lalu untuk menolak pengesahan RKUHP tersebut.

Pasal-pasal kontroversial tersebut di antaranya delik penghinaan terhadap presiden/wakil presiden (Pasal 218-220), delik penghinaan terhadap lembaga negara (Pasal 353-354), serta delik penghinaan terhadap pemerintah yang sah (Pasal 240-241).