Anggaran Naik Terus, Fraksi PSI DPRD DKI Nilai TGUPP Tak Perlu Ada

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI William Aditya Sarana menilai kenaikan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) yang tercantum dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk rancangan APBD 2020 sebesar Rp 21 miliar tidak masuk akal.

Dalam keterangan di draf KUA-PPAS 2020, anggaran itu diperuntukan dengan target 48 dokumen artinya 1 kepengurusan dokumen bernilai Rp 437 juta.

Menurutnya, tim ini sebenarnya tidak diperlukan karena kinerjanya sampai saat ini tidak terihat. William mengatakan program ini hanya pemborosan anggaran saja.

"Saya ditugaskan di Komisi A. Lalu saya sisir anggaran dan salah satu yang saya coba ingin bangun diskusi di publik adalah TGUPP. Peningkatannya sangat tajam. Menurut saya, TGUPP itu enggak perlu," kata William saat dihubungi, Jumat (4/10/2019).

"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu enggak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," ujarnya.

William pun merasa anggaran untuk TGUPP ini sulit diawasi karena bukan merupakan sebuah instansi.

"Karena kami di Komisi A pun, walaupun itu anggaran dari Bappeda tapi kami enggak bisa melakukan pengawasan secara langsung ke TGUPP. Makanya dilemanya di sini, sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi," kata dia.

Anggota DPRD DKI termuda ini kemudian menyoroti anggaran tersebut yang terus naik sejak tahun 2016. Apalagi saat 2016 anggaran bagi TGUPP hanya sekitat Rp 1 miliar.

"Naik drastis kalau enggak salah 2016 itu 1 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," ucap William.

Diketahui, anggaraan buat TGUPP DKI Jakarta direncanakan sebesar Rp 21 miliar pada 2020.

Anggaran itu naik sekitar Rp 2 miliar dari Rp 18,99 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2019.

Anggaran sebesar Rp 21 miliar itu telah diusulkan dalam KUA-PPAS 2020 untuk rancangan APBD 2020 yang akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta.