Gantikan One Way di Jalur Puncak, Polisi dan BPTJ Sosialisasikan Sistem 2-1

BOGOR, KOMPAS.com - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Kepolisian Resor Bogor terus melakukan sosialisasi terhadap penerapan skema uji coba sistem 2-1 di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Sistem 2-1 ini diharapkan dapat menggantikan sistem satu arah (one way) yang selama ini diterapkan untuk mengurai kemacetan di jalur Puncak.

Uji coba sistem 2-1 ini mulai diberlakukan pada 27 Oktober 2019.

Kepala Polres Bogor Ajun Komisaris Besar M Joni mengatakan, pada pelaksanaan uji coba nanti, pihak kepolisian bersama BPTJ akan melihat sejauh mana sistem 2-1 ini berjalan efektif di lapangan.

Joni menjelaskan, mekanisme sistem 2-1 ini diterapkan dengan cara membagi jalan menjadi tiga lajur.

Pembagiannya, dua lajur untuk kendaraan dari arah Jakarta menuju Puncak. Sementara satu lajur untuk kendaraan dari arah Puncak menuju Jakarta ataupun sebaliknya.

"Kami terus lakukan sosialisasi sistem 2-1 sebelum uji coba. Nanti akan ada tiga lajur yang akan kami siapkan. Diharapkan ini menjadi solusi alternatif penanganan arus lalu lintas di jalur Puncak, terutama saat akhir pekan dan libur panjang," ungkap Joni di Pos Simpang Gadog, Ciawi, Sabtu (12/10/2019).

Joni menegaskan, rekayasa lalu lintas 2-1 ini tidak akan mengurangi kemacetan di jalur Puncak.

Namun, lanjutnya, rekayasa tersebut dilakukan untuk mengakomodasi warga setempat yang selama ini terdampak sistem one way.

"Ini bukan menghilangkan macet karena jumlah kendaraan yang naik ke atas (Puncak) tetap penuh. Hanya kami ingin mengakomodasi warga yang ingin beraktivitas karena kalau one way stuck," ujarnya.

Sementara Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, sistem 2-1 ini merupakan salah satu langkah jangka pendek dalam penataan transportasi di jalur Puncak.

Bambang berujar, pada prinsipnya sistem 2-1 merupakan opsi terhadap keluhan warga setempat yang selama ini terganggu aktivitasnya karena sistem buka tutup Puncak.

"Rekayasa ini tidak akan otomatis mengurangi kemacetan di Puncak. Kebijakan ini diambil setelah dirumuskan dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat sekitar Puncak," kata Bambang.

"Kemudian setelah dilakukan kajian dan simulasi, pantas untuk diujicobakan," katanya.