Salin Artikel

Terkendala PP, DKI Tak Bisa Tetapkan UMP Sesuai Tuntutan Buruh

Buruh menuntut UMP DKI Jakarta 2020 sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja, yakni sebesar Rp 4,6 juta.

"Terkait dengan PP 78 Tahun 2015, intinya seperti tahun yang kemarin, Pak Gubernur sangat paham sekali keprihatinan para pekerja, tapi memang ada ketentuan yang tidak bisa kami langgar," ujar Andri saat menemui buruh yang berdemo di depan Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Meskipun demikian, kata Andri, Pemprov DKI akan berupaya meningkatkan kesejahteraan pekerja. Caranya dengan memberikan Kartu Pekerja. Pemprov DKI juga akan membuat gerai koperasi pekerja dan klinik kesehatan.

Selain itu, Pemprov DKI akan mengikutsertakan istri-istri buruh dalam program pengembangan kewirausahaan terpadu (PKT) atau yang lebih dikenal dengan OK OCE.

"Sehingga pendapatan pekerja tidak hanya bertumpu pada suami yang bekerja di perusahaan, tapi juga bisa dihasilkan kreativitas, inovasi, dan usaha-usaha yang dihasilkan istrinya. Ini sedang kami godok," kata Andri.

Berikutnya, Pemprov DKI juga akan berdialog dengan Tim Tujuh bentukan buruh untuk menyejahterakan para pekerja.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) DKI Jakarta Winarso menyatakan memahami kendala yang dihadapi Pemprov DKI.

Namun, dia berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menetapkan UMP sesuai usulan Dewan Pengupahan DKI dari unsur serikat pekerja.

Jika Anies tidak bisa menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja, KSPI DKI akan berkoordinasi dengan KSPI pusat untuk menentukan langkah berikutnya.

"Ketika pimpinan pusat mengatakan tetap menolak, ya kami akan menjalankan, menolak juga. Tidak menutup kemungkinan kami akan juga aksi di sini," ujar Winarso.

Sebelumnya, Dewan Pengupahan DKI Jakarta mengusulkan dua angka UMP DKI Jakarta 2020 kepada Anies, yakni Rp 4.276.349,906 dan Rp 4.619.878,99 per bulan.

Angka Rp 4,2 juta diusulkan unsur pengusaha dan pemerintah, sementara angka Rp 4,6 juta diusulkan oleh serikat pekerja.

Anies sebelumnya menyatakan, meskipun belum final, UMP DKI 2020 yang ditetapkan akan mengarah pada keputusan pemerintah pusat.

Jika mengikuti keputusan pemerintah, maka UMP DKI Jakarta 2020 naik 8,51 persen dari UMP 2019. Dengan demikian, UMP DKI 2020 diperkirakan Rp 4.276.349 per bulan.

"Arahnya kami akan sesuai dengan keputusan pemerintah, belum final ini, tapi arahnya begitu, seperti juga tahun lalu," kata Anies, Rabu lalu.

Anies menyampaikan, selain menaikkan UMP, Pemprov DKI akan membantu menurunkan biaya hidup para pekerja dengan memberikan Kartu Pekerja.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/30/15515901/terkendala-pp-dki-tak-bisa-tetapkan-ump-sesuai-tuntutan-buruh

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

UPDATE 19 Mei: Kasus Positif Covid-19 di Tangsel Bertambah 15

Megapolitan
UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

UPDATE 19 Mei: Tambah 11 Kasus Covid-19 di Depok, 163 Pasien Dirawat

Megapolitan
Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Komplotan Pencuri Menyasar Anak-anak, Tuduh Lakukan Kekerasan lalu Rampas Motor Korban

Megapolitan
Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Dua Mobil Dilempari Batu di Kebayoran Lama, Pelaku Teridentifikasi

Megapolitan
Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Jadwal, Lokasi, dan Syarat Vaksin Covid-19 di Kota Bekasi, Jumat 20 Mei 2022

Megapolitan
Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Keresahan Warga Kranji atas Dugaan Intimidasi Ormas

Megapolitan
Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Bocoran Sponsor Formula E, dari Bank, Hotel, hingga Perusahaan Listrik

Megapolitan
Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Dirut Jakpro Sebut 7 Ajang Balap Tahun Ini Akan Gunakan Sirkuit Ancol

Megapolitan
Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Formula E Akan Gunakan Pawang Hujan, Panitia: Kita Cari yang Paling Top

Megapolitan
Energi Bersih, Daya Pikat Jakarta agar Tak Ditinggalkan

Energi Bersih, Daya Pikat Jakarta agar Tak Ditinggalkan

Megapolitan
Sakit Hati Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Pelaku Mengaku ke Suami dan Serahkan Diri

Sakit Hati Berujung Pembunuhan di Jatisampurna, Pelaku Mengaku ke Suami dan Serahkan Diri

Megapolitan
Sampah Sumbat Sungai Bikin Sejumlah Wilayah di Depok Kebanjiran

Sampah Sumbat Sungai Bikin Sejumlah Wilayah di Depok Kebanjiran

Megapolitan
15 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tiket VIP Ludes, Diminati Warga Negara Asing

15 Hari Jelang Formula E Jakarta: Tiket VIP Ludes, Diminati Warga Negara Asing

Megapolitan
Eno Farihah Tewas dengan Tubuh Tertancap Pacul, Inisiator Pemerkosaan Lolos dari Hukuman Mati (2)

Eno Farihah Tewas dengan Tubuh Tertancap Pacul, Inisiator Pemerkosaan Lolos dari Hukuman Mati (2)

Megapolitan
Panitia Formula E Minta Sponsor ke Menteri BUMN, tapi Belum Direspons

Panitia Formula E Minta Sponsor ke Menteri BUMN, tapi Belum Direspons

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.