Ketua DPRD DKI: SKPD yang Tak Mampu Jelaskan Anggaran Akan Dicoret

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengaku tak segan-segan mencoret rancangan APBD 2020 jika Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait tak mampu menjelaskan komponen anggaran dan urgensi kegiatan untuk masyarakat.

Hal ini disampaikan untuk menanggapi banyaknya anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal.

“Pada saat itu kan saya bilang prioritas di Jakarta apa aja sih, jadi akan hal-hal kecil yang akan saya coret. Kayak masalah aibon lah, terus masalah influencer. Kalau SKPD-nya tidak mampu, ganti orangnya,” ujar Prasetio di Balai Kota, Rabu (30/10/2019).

Ia mengatakan, rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 DKI sudah mencapai Rp 90 triliun.

“Ini tidak main-main, tahun 2020 dengan anggaran yang dikatakan kemarin itu masih Rp 90 sekian triliun. Apakah mampu anggaran itu. Pendapatannya dari mana,” kata Prasetio.

Prasetio juga meminta ketegasan Gubernur DKI Jakarta, Anies agar anak buahnya menyusun anggaran yang masuk akal.

“Lebih tegaslah Pak Gubernur,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada anggota DPRD yang baru. Sebab lebih detail melihat anggaran-anggaran yang janggal.

“Dia (DPRD) detail semua dari komisi per komisi itu detail melihat itu, setiap malam sampai jam 23.00 WIB. Itu risikonya, yang penting anggaran APBD transparan. Terbuka kalau main-main coret, gitu aja udah,” ucapnya.

Sebelumnya, anggota DPRD Fraksi PSI William Aditya Sarana menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS.

Awalnya, William dalam akun media sosialnya mengungkap anggaran Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat sebesar Rp 82 miliar untuk lem aibon dalam penyediaan alat tulis kantor.

“Kemarin saya temukan ada usulan belanja lem aibon senilai 82 miliar Rupiah di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat. Ini usulan dari mana? Kenapa lem aibon dan kenapa angkanya besar sekali? Saya minta Gubernur jelaskan, jangan buang badan ke anak buah!” tegas William , Rabu dalam keterangan tertulis.

Kemudian, PSI juga menemukan anggaran pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.

Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.