Pemprov DKI Tak Unggah KUA-PPAS 2020, F-Golkar: Terbuka Kalau Mau Clean Goverment

Basri mengatakan, dengan tidak dibukanya akses tersebut, justru akan membuat masyarakat berpikir ada sesuatu yang ingin disembunyikan.

"Orang akan berpikir ini ada apa-apanya. Atau ada yang disembunyikan. Berani jujur, berani terbuka dong kalau mau buat clean goverment," kata Basri melalui pesan singkatnya kepada Kompas.com, Rabu (30/10/2019) malam.

Menurut Basri, rakyat memiliki hak untuk mengetahui bagaimana perencanaan APBD DKI Jakarta.

Keterbukaan terhadap KUA PPAS, menurut Basri, mendorong transparansi anggaran demi mewujudkan pemerintahan yang maju dan modern.

Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar menuntut agar Anies segera membuka akses publik dari KUA PPS tersebut.

"Golkar siap mendukung semua program Anies yang pro rakyat dan untuk kemajuan jakarta. Tapi transparasi anggaran wajib dikedepankan," tutur Basri.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, pihaknya belum akan membuka atau mengunggah rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran ( KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada situs web apbd.jakarta.go.id.

Anies mengaku khawatir jika diunggah dan dilihat publik akan menimbulkan keramaian.

“Justru karena ada masalah masalah seperti ini yang menimbulkan keramaian padahal tidak akan dieksekusi,” ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Anies mengatakan, akan mengunggah anggaran kegiatan Pemprov DKI saat pihaknya dan DPRD telah rampung membahas anggaran APBD 2020.

“Tidak (akan upload), kalau upload-nya itu bersamaan dengan DPRD,” kata Anies.

Anies mengaku dirinya akan lebih fokus untuk melakukan penyisiran dan koreksi secara internal sehingga data itu tak akan dibuka ke publik saat ini.