Salin Artikel

Anies Salahkan Sistem E-budgeting Ahok, Inggard: Kan Ada TGUPP, Gunakan Dong...

Anggota Fraksi Partai Gerindra ini menilai Anies tidak bijak dalam menanggapi hal tersebut.

Sebab, ia menyalahkan sistem yang digunakan pada periode pemerintahan sebelumnya. Menurutnya, sebagai pemimpin, Anies memang harus bertanggung jawab.

"Kurang bijak, kita ingin katakan kalau ada kesalahan itu tanggung jawab pimpinan. Kalau memang ada kurang baik di masa lampau, kita harus perbaiki," ujar Inggrad di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Kamis (31/10/2019).

Saat ditanya terkait inovasi Anies untuk memperbaiki sistem elektonik APBD, Inggard mendukung hal tersebut. Dia pun menyinggung kerja Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).

Menurut dia, seharusnya Anies memanfaatkan TGUPP untuk memperbaiki sistem ini sebelum rancangan anggaran DKI menjadi heboh.

"Lah kan ada TGUPP, gunakan dong TGUPP. TGUPP singkatan apa? Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan. Kan gitu. Itu orang ahli semua, kalau tidak ahli tidak diletakkan di sana," kata dia.

"Harusnya dari awal waktu mereka melihat (anggaran) ini sudah tidak pas, ya tanya sama mereka. Bikin sistem yang bagus. Kita pasti dukung kalau bagus," kata dia.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, kejanggalan sejumlah anggaran di Pemprov DKI Jakarta disebabkan adanya kesalahan dalam sistem digital atau sistem elektronik APBD Pemprov DKI.

Menurut Anies, kesalahan sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta ini sudah berlangsung sejak lama.

"Tidak (tidak hanya tahun ini salah sistem). Berarti mengandalkan manusia selama ini bukan? Selama bertahun-tahun mengandalkan manusia," ucap Anies.

Anies pun berjanji akan memperbaiki sistem elektronik itu dan berjanji akan rampung pada 2020.

Anies mengatakan, hal itu dilakukannya untuk mempermudah gubernur selanjutnya dalam mengakses sistem elektronik itu.

"Saya tidak akan meninggalkan ini ke gubernur sesudahnya, PR ini. Karena ini (sistem elektronik APBD Pemrov DKI Jakarta) saya menerima warisan nih, sistem ini. Saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya," ucapnya.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/10/31/17475131/anies-salahkan-sistem-e-budgeting-ahok-inggard-kan-ada-tgupp-gunakan-dong

Terkini Lainnya

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Tanda Duka Cita, Mahasiswa UI Peringati 9 Tahun Kematian Akseyna

Megapolitan
500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

500 Siswa SMA Ikut Pesantren Kilat di Kapal Perang KRI Semarang

Megapolitan
Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Soal Peluang Maju Pilkada DKI, Heru Budi: Hari Esok Masih Penuh Misteri

Megapolitan
Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Sopir Truk Akui Kecelakaan di GT Halim karena Dikerjai, Polisi: Omongan Melantur

Megapolitan
Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Sebelum Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR, Petugas Sudah Pernah Tegur Pelaku Pungli

Megapolitan
Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum 'Update' Kasus Kematian Akseyna

Sudah 1,5 Tahun Kompolnas dan Polisi Belum "Update" Kasus Kematian Akseyna

Megapolitan
Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Ucap Syukur Nelayan Kamal Muara kala Rumahnya Direnovasi Pemprov DKI

Megapolitan
Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Rekonstruksi Kasus Penembakan Ditunda sampai Gathan Saleh Sehat

Megapolitan
Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Buntut Pungli Sekelompok Orang, Dinas Bina Marga DKI Tutup Celah Trotoar Dekat Gedung DPR

Megapolitan
Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Warga Bogor Tertipu Penjual Mobil Bekas di Bekasi, padahal Sudah Bayar Lunas

Megapolitan
Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Gandeng Swasta, Pemprov DKI Renovasi 10 Rumah Tak Layak Huni di Kamal Muara

Megapolitan
Singgung 'Legal Standing' MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Singgung "Legal Standing" MAKI, Polda Metro Jaya Sebut SKT sebagai LSM Sudah Tak Berlaku

Megapolitan
Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Penyidikan Aiman Witjaksono Dihentikan, Polisi: Gugur karena Tak Berkekuatan Hukum

Megapolitan
Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Belum Tahan Firli Bahuri, Kapolda Metro Terapkan Prinsip Kehati-hatian

Megapolitan
Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Dishub DKI Jaga Trotoar di Jakpus yang Dimanfaatkan Sekelompok Orang Tarik Bayaran Pengendara Motor

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke