Teguran Anies kepada Anak Buah soal Anggaran DKI: Ini Mempermalukan Diri Sendiri

Anies telah memberikan arahan pada jajarannya soal rancangan KUA-PPAS pada Rabu (23/10/2019).

Anies menegur jajarannya dan bahkan melayangkan ancaman pencopotan terkait penyusunan anggaran ini.

Menurut dia, jumlah anggaran yang tak masuk akal itu buah dari kerja asal-asalan.

"Nanti pas anggarannya dilihat, baru kaget-kaget Bapak dan Ibu sekalian. Semua anggaran, Bapak dan Ibu harus bisa jelaskan, ini manfaat untuk publiknya apa, siapa dapat apa harus bisa jelaskan," ujar Anies kala itu di depan jajarannya.

"Kalau malas dan asal jadi, saya terpaksa harus mengeluarkan dari barisan. Kenapa? Karena barisannya yang harus kerja betulan. Ini banyak anggaran-anggaran yang sudah harus dilakukan penyesuaian, pemotongan, karena tidak sinkron antara keinginan kita dan rencana," kata Anies.

Rekaman video arahan Anies tersebut baru diunggah Pemprov DKI Jakarta melalui kanal YouTube pada Selasa (29/10/2019), atau saat publik ramai menyoroti penyusunan anggaran Pemprov DKI.

Nilai fantastis belanja alat tulis kantor

Salah satu pos yang Anies soroti ialah bengkaknya rancangan anggaran belanja alat tulis kantor.

Tak tanggung-tanggung, secara jumlah, anggaran belanja ATK tahun 2020 meroket hingga Rp 1,6 triliun, dari tahun 2019 sebesar Rp 349 miliar.

"Dari Rp 349 miliar, tahun depan Rp 1,6 triliun, abracadabra atau gimana? Bagaimana kita menjelaskannya, Bapak Ibu sekalian? Ini namanya self humiliation. Ini namanya mempermalukan diri sendiri," ujar dia.

"Kita saja, kalau anak kita tanya di rumah nih, 'Bu, Pak, apa sih itu yang ditulis di koran katanya ada Rp 1,6 triliun?' Bisa jawab tidak, bapak dan ibu sekalian?" Anies menambahkan.

Eks Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu lalu menyoroti anggaran belanja ATK oleh Suku Dinas Pendidikan Jakarta Timur yang melonjak 836,8 persen.

Angka itu hanya "lebih baik" daripada anggaran Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di lima wilayah kota yang melonjak 3.900-6.547 persen, dari rata-rata Rp 182 juta - Rp 317 juta (2019) menjadi Rp 9,8 miliar - Rp 13 miliar (2020).

Anies juga memetakan rancangan belanja ATK per komponen. Ada anggaran pengadaan kertas F4, A4, dan folio yang totalnya mencapai Rp 213 miliar.

Ada pula anggaran pengadaan tinta printer hingga Rp 407 miliar serta pita printer Rp 43 miliar.

Masih ada juga komponen lain yang seluruhnya di atas Rp 3 miliar.

"Bolpoin Rp 635 miliar, Bapak dan Ibu sekalian," ujar Anies dengan nada heran.

"Stop doing this," tambahnya dengan nada tegas.

"What is going on, Bapak dan Ibu? Apa yang sedang terjadi ini?" Anies bertanya.

"Stabilo Rp 3 miliar, Bapak dan Ibu," katanya lagi sambil menyisir tabel rencana belanja ATK yang ia tayangkan pada jajarannya.

"Ini dahsyat, Bapak/Ibu. Penghapus Rp 31 miliar, coba. Ini kalkulator, memang tahun ini enggak punya kalkulator gitu, (sampai) kita mau belanja Rp 31 miliar (untuk) kalkulator?" ungkap Anies.

"Bapak, Ibu sekalian. Ini, Bapak dan Ibu ulangi, you are out. Out, Pak. Karena kita tidak bisa menjelaskan ini kepada diri sendiri, tidak bisa menjelaskan ini kepada publik, apalagi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Enggak bisa kita jelasin ini," ia mewanti-wanti jajarannya.

Minta revisi tapi tetap bobol

Dalam kesempatan yang sama itu, Anies lalu mendesak jajarannya segera memeriksa dan merevisi anggaran-anggaran siluman tersebut, seperti lonjakan ratusan hingga ribuan persen dalam anggaran belanja alat tulis kantor.

"Bapak dan Ibu sekalian kenapa mendadak dipanggil? Karena waktu kita mepet, kita enggak punya waktu yang cukup. Saya minta Bapak dan Ibu sekalian kembali ke tempat masing-masing, lalu sampaikan ini, lalu segera kerjakan," ungkap Anies.

"Segera telisik dan jangan ada anggaran yang kalau dipampang di situ, Bapak dan Ibu tidak bisa menjelaskan. Jangan ada yang (alasan) sudah telanjur. Kalau ada komitmen-komitmen macam-macam, katakan ini instruksi gubernur. Batalkan," ia mengingatkan agar jajarannya tak sembunyi-sembunyi soal rancangan anggaran.

Anies kemudian memberi tenggat waktu hingga Kamis (24/10/2019), bagi jajarannya membenahi anggaran-anggaran siluman dalam rancangan KUA-PPAS 2020 itu.

Jajarannya menyatakan "bisa".

Akan tetapi, yang terjadi sepekan kemudian sudah jadi rahasia umum. Sejumlah pos rancangan KUA-PPAS 2020 bernilai fantastis dan tak masuk nalar.

Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menemukan, mislanya, anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon dan pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.