E-Budgeting Akan Diperbarui, Anies Sebut Publik Bisa Komentari Anggaran dalam Sistem

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, publik bisa ikut mengomentari anggaran dalam sistem e-budgeting yang telah diperbarui.

Namun, sebelum itu sistem untuk menyusun rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) masih disiapkan.

"Anggaran itu nanti bisa diakses, bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga publik bisa memberikan komentar langsung di situ," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (1/11/2019).

Anies menuturkan, sistem e-budgeting diperbarui untuk mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Sistem e-budgeting yang baru juga diklaim akan dibuat lebih canggih sehingga bisa mendeteksi anggaran-anggaran janggal yang dimasukkan ke dalam sistem itu.

"(Ada) faktor security data, partisipasi, termasuk faktor pengujian semua informasi," kata dia.

Anies belum mau menjelaskan secara rinci soal sistem e-budgeting yang baru. Dia akan menjelaskan sistem itu dengan detail saat peluncuran pada akhir 2019.

"Sudah direncanakan akan di-launching akhir tahun ini, digunakan mulai Januari (2020)," ucap Anies.

Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem e-budgeting dalam menyusun rancangan APBD 2020.

Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) diketahui tidak serius menyusun rancangan anggaran tersebut. Berbagai pihak pun mengkritik penyusunan anggaran itu.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyalahkan sistem yang ada. Menurut Anies, kesalahan input anggaran disebabkan adanya kesalahan sistem digital.

Anies mengatakan, meskipun saat ini Pemprov DKI menggunakan sistem digital, pengecekannya tetap manual sehingga banyak anggaran janggal yang lolos.

Sistem itu seharusnya bisa dilakukan dengan smart system, yakni sistem yang memiliki berbagai algoritma tertentu untuk mendeteksi anggaran yang janggal.