Salin Artikel

Perludem: Langkah Mundur Demokrasi jika Pilkada Kembali ke DPRD

Wacana itu kembali menjadi polemik setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai perlu ada evaluasi Pilkada langsung.

"(Usulan) ini jelas logika yang melompat," ujar Fadli dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2019).

Fadli mengatakan, seharusnya pemerintah fokus mengevaluasi masalah tingginya biaya politik Pilkada langsung.

Penyelesaian masalah tersebut bisa diselesaikan dengan pembentukan undang-undang.

Ia menekankan, penyelesaian masalah biaya politik perlu didukung penuh elite politik.

"Bukan secara tiba-tiba langsung mengusulkan pemilihan kembali ke DPRD. Apakah dengan mengembalikan pemilihan ke DPRD otomatis biaya politik akan menjadi rendah?" kata Fadli.

Respons Kemendagri dan elite politik terhadap wacana dan narasi evaluasi Pilkada langsung harusnya lebih komprehensif. Mereka harus mampu menyentuh pokok masalah.

Menurut Fadli, pemerintah harus betul-betul mengklasifikasikan pokok masalah, termasuk ihwal tingginya biaya politik Pilkada langsung.

"Pada komponen apakah calon kepala daerah mengeluarkan biaya terbesar?" kata dia.

"Jangan-jangan, pengeluaran uang yang besar dari kepala daerah, justru terkait kegiatan yang harusnya tidak boleh dilakukan di dalam Pilkada. Salah satunya adalah uang yang dikeluarkan untuk mahar politik atau tiket pencalonan," tambah dia.

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian mempertanyakan apakah Pilkada langsung masih relevan saat ini.

Hal itu dikatakan Tito saat ditanya persiapan Pilkada oleh wartawan, usai rapat kerja dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (6/11/2019).

"Tapi kalau dari saya sendiri justru pertanyaan saya adalah apakah sistem poltik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," kata Tito seperti dikutip dari Tribunnews.

Sebagai mantan Kapolri, ia tidak heran apabila banyak kepala daerah yang terjerat kasus tindak pidana korupsi.

Hal itu karena besarnya ongkos politik yang dikeluarkan pasangan calon, karena sistem pilkada langsung.

"Banyak manfaatnya yakni partisipasi demokrasi, tapi kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau nggak punya Rp 30 miliar mau jadi bupati, mana berani dia," kata dia.

Tito berpandangan bahwa mudarat pilkada langsung tidak bisa dikesampingkan. Oleh karena itu, ia menganjurkan adanya riset atau kajian dampak atau manfaat dari pilkada langsung.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/09/12283411/perludem-langkah-mundur-demokrasi-jika-pilkada-kembali-ke-dprd

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Penduduk Miskin di Tangerang Selatan Bertambah 3.580 Jiwa akibat Pandemi Covid-19

Megapolitan
Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Syahril Parlindungan Marbun Kembali Jalani Sidang Kasus Pencabulan Anak, Ini Duduk Perkaranya

Megapolitan
Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Dinkes Tangsel Fokuskan Penanganan terhadap Pasien Omicron dengan Komorbid dan Lansia

Megapolitan
Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Ini Provokator yang Teriak Maling, Berujung pada Pengeroyokan Kakek 89 Tahun hingga Tewas di Cakung

Megapolitan
Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Dua dari Lima Pasien Omicron Warga Kota Tangerang Selesai Jalani Isolasi di RS

Megapolitan
Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Kasus Omicron Terdeteksi di Cilandak, Pemkot Gencarkan Vaksinasi Covid-19

Megapolitan
PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

PPKM di Kota Tangerang Diprediksi Akan Berubah Jadi Level 3

Megapolitan
Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Polisi Masih Selidiki Penjambret Tas Milik Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat

Megapolitan
Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Dinkes Catat 16 Kasus Transmisi Lokal Varian Omicron di Tangerang Selatan

Megapolitan
Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Nasdem Gelar Vaksinasi Covid-19 di Cilandak, Sediakan 300 Dosis Per Hari

Megapolitan
Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Bertambah, Tersangka Pengeroyokan Kakek 89 Tahun di Cakung Jadi 4 Orang

Megapolitan
Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Terduga Pembunuh Pemuda di Bekasi Ancam Saksi dan Bilang Korban Jatuh dari Tangga

Megapolitan
Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Pemuda di Bekasi Diduga Dibunuh Temannya, Tangan dan Kaki Diikat, Mulut Dibekap Lakban

Megapolitan
Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Daftar 32 RS Rujukan Pasien Covid-19 di Kota Tangerang

Megapolitan
BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

BOR Capai 11,4 Persen, Wali Kota Tangerang: Minggu Kemarin Masih 5 Persen

Megapolitan
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.