PSI Desak Wali Kota Tangsel Buka-bukaan soal RAPBD 2020

Ketua Fraksi PSI DPRD Tangerang Selatan Ferdiansyah mengatakan, pihaknya telah melayangkan surat permohonan secara tertulis pada 7 November 2019 lalu.

Dalam surat tersebut berisi permintaan untuk mendapatkan akses Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan (SIMRAL) untuk menelisik Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020.

"Kota Tangerang Selatan harus bisa memberikan akses pada publik terkait dengan keuangan daerah. Niat kami baik agar anggaran-anggaran yang diposkan di masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa sesuai dengan peruntukannya," ujar Ferdiansyah di gedung DPRD Tangsel, Senin (11/11/2019).

Ferdiansyah menjelaskan, berdasarkan Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pihak eksekutif wajib membuka informasi soal anggaran.

"Jangan sampai kita rapat badan anggaran dengan TPAD (tim pemeriksaan anggaran daerah) kita tidak punya data-data yang ril atau data-data sampai komponen terendah," katanya.

Menurut Ferdiansyah, permohonan tersebut bersifat penting mengingat rapat paripurna pengesahan anggaran antara eksekutif dan DPRD Kota Tangerang Selatan kurang dari dua minggu pada tanggal 21 November 2019.

Sejauh ini, kata Ferdiansyah, pihaknya baru mendapatakan Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPS) dan nota keuangan bersifat umum.

"Tidak ada penggunaan untuk membeli apa segala macam. Kami meminta wali kota dalam pandangan fraksi eksplisit tertulis kita meminta data-data itu," katanya.