Salin Artikel

Nasib Oknum Satpol PP yang Diduga Bobol ATM, Tak Gajian dan Dinonaktifkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang akhir bulan biasanya para pegawai gembira karena mendekati tanggal gajian.

Namun hal itu tidak berlaku bagi oknum Satpol PP Jakarta Barat berinisial M dan T yang menjalankan aksi tipu dayanya dengan menarik uang secara ilegal dalam jumlah besar di salah satu ATM bank swasta.

"Ya kan sudah dalam proses nonaktif, mereka sementara enggak. Kan mereka sistemnya itu kan pokoknya ditahan itu. Tapi saya belum tahu pastinya terima atau tidak gajinya," ucap Kepala Satpol PP Jakbar Tamo Sijabat saat dikonfirmasi, Selasa (19/11/2019).

Tamo kembali menjelaskan bahwa wewenang dia tidak masuk dalam pemberian gaji.

Menurutnya pemberian gaji sudah diatur oleh bagian Tata Usaha Satpol PP DKI Jakarta.

"Dan untuk masalah gaji belum tahu, karena selama ini teknis dibawah kasubah TU," pungkas Tamo.

Diberitakan sebelumnya di Jakarta Barat terdapat 2 oknum Satpol PP yang memanfaatkan error dalam sistem perbankan. Keduanya yang merupakan nasabah Bank DKI mengambil uang dari ATM Bersama.

Namun setelah uang diambil, saldo mereka tidak berkurang. Akhirnya mereka kembali mengambil uang di ATM Bersama itu.

Kedua oknum tersebut adalah M dan T yang selama ini menjabat sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) Satpol PP Jakbar.

Tamo mengatakan walaupun sudah membayar lunas utangnya, T tetap mendapat perlakuan sama yakni dibebastugaskan.

Sementara M diwajibkan menjalani pemeriksaan baik di tingkat Provinsi DKI Jakarta dan pihak kepolisan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/19/14372611/nasib-oknum-satpol-pp-yang-diduga-bobol-atm-tak-gajian-dan-dinonaktifkan

Terkini Lainnya

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Ketua DPRD Sebut Masih Ada Kawasan Kumuh Dekat Istana, Pemprov DKI: Lihat Saja di Google...

Megapolitan
Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Mobil Rubicon Mario Dandy Dilelang Mulai dari Rp 809 Juta, Kajari Jaksel: Kondisinya Masih Cukup Baik

Megapolitan
Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Sindikat Pencuri di Tambora Berniat Buka Usaha Rental Motor

Megapolitan
PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

PDI-P DKI Mulai Jaring Nama Bacagub DKI, Kader Internal Jadi Prioritas

Megapolitan
PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

PDI-P Umumkan Nama Bacagub DKI yang Diusung pada Mei 2024

Megapolitan
Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan 'Pelanggannya' dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Keluarga Tak Tahu RR Tewas di Tangan "Pelanggannya" dan Dibuang ke Sungai di Bekasi

Megapolitan
KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

KPU Jaktim Buka Pendaftarab PPK dan PPS untuk Pilkada 2024, Ini Syarat dan Jadwal Seleksinya

Megapolitan
NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

NIK-nya Terancam Dinonaktifkan, 200-an Warga di Kelurahan Pasar Manggis Melapor

Megapolitan
Pembunuh Wanita 'Open BO' di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Pembunuh Wanita "Open BO" di Pulau Pari Dikenal Sopan oleh Warga

Megapolitan
Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Pengamat: Tak Ada Perkembangan yang Fenomenal Selama PKS Berkuasa Belasan Tahun di Depok

Megapolitan
“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

“Liquid” Ganja yang Dipakai Chandrika Chika Cs Disebut Modus Baru Konsumsi Narkoba

Megapolitan
Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Chandrika Chika Cs Jalani Asesmen Selama 3,5 Jam di BNN Jaksel

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

DPRD dan Pemprov DKI Rapat Soal Anggaran di Puncak, Prasetyo: Kalau di Jakarta Sering Ilang-ilangan

Megapolitan
PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

PDI-P Mulai Jaring Nama Buat Cagub DKI, Kriterianya Telah Ditetapkan

Megapolitan
DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

DPRD dan Pemprov DKI Rapat di Puncak, Bahas Soal Kelurahan Dapat Anggaran 5 Persen dari APBD

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke