Dengan ADM tersebut, layanan administrasi kependudukan dapat dipangkas, sehingga bisa semakin cepat.
"Saat ini memang Kota Bekasi sedang mempersiapkan penyediaannya karena memang barang ini harus dialokasikan dalam APBD," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Bekasi Taufik Hidayat, Rabu (27/11/2019).
Namun, pengadaan ADM di Kota Bekasi kemungkinan butuh waktu 8 bulan lebih untuk terlaksana apabila menggunakan dana dari kas daerah.
Pasalnya, usulan RAPBD 2020 sudah bergulir di legislatif dan tak mungkin mengalami penambahan pos anggaran saat ini. Peluang terdekat, usul pengadaan ADM baru dapat dilakukan pada APBD-Perubahan 2020 yang pengesahannya akhir Agustus 2020.
Harga ADM pun bervariasi dan harus dipesan melalui e-katalog.
"Tapi rata-rata sih di atas Rp 100 juta. Ada tiga produk kalau enggak salah yang ditawarkan," ujar Taufik.
Sementara Kota Bekasi belum punya ADM, lanjut Taufik, pemerintah mengklaim akan memaksimalkan sistem "pamor" (pantau-monitor) layanan administrasi kependudukan.
Sistem ini memungkinkan petugas pamor di tiap RW mendatangi satu-satu kediaman warga untuk melayani kepentingan administrasi mereka.
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/27/17302701/rapbd-2020-terlanjur-bergulir-bekasi-baru-ingin-beli-anjungan-dukcapil