Salin Artikel

Mulai Diterapkan 2020, Begini Konsep Pembayaran ERP

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihartono mengatakan, besaran nilai pembayaran penilangan jalan berbayar atau ERP (Electronic Road Pricing) berkonsep congestion pricing atau biaya kemacetan.

“Terus satu lagi, bukan bicara bayar berbayar, ini konsepnya congestion pricing,” ucap Bambang di Kantor BPTJ, MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (28/11/2019).

Dengan demikian, siapa pun yang menyebabkan kemacetan terjadi di kawasan jalan berbayar itu harus dikenai biaya tambahan karena mengganggu orang lain berkendara.

Pembayaran penilangan ERP ini nantinya sifatnya progresif. Sehingga ketika di kawasan jalan berbayar itu terjadi kemacetan, maka biaya yang dikeluarkan oleh pengendara akan semakin mahal.

Namun, jika arus lalu lintas di kawasan berbayar itu lancar akan lebih murah juga biaya tilangnya.

“Jadi makin macet dia makin mahal, kalau tidak macet ya murah. Nah, di situ dia memainkan perannya supaya kebijakannya itu (ERP) efektif, jadi ongkos transportasi pribadi jadi mahal karena kemacetan itu,” kata Bambang.

Menurut dia, fasilitas sistem dari tilang elektronik yang saat ini telah diterapkan akan membantu pihak BPTJ meneruskan kebijakan ERP. Sehingga data yang ada di sistem tilang eletronik bisa digunakan saat penerapan ERP.

“Kita sudah menerapkan elektronik tilang. Data kita sudah bagus jadi waktu penerapan ERP tidak masalah, jadi sudah tahu nih mobil siapa saja nanti ditagih pas perpanjangan STNK. Eh, tahu-tahunya pembayarannya mahal,” kata Bambang.

Dengan adanya ERP, Bambang berharap masyarakat dapat berganti ke moda transportasi umum yang nantinya lebih mudah dijangkau dengan tarif murah.

Sebab, BPTJ nantinya akan menyiapkan angkutan transportasi tambahan bagi daerah yang terkena kebijakan ERP.

Saat ini, BPTJ masih menggodok regulasi kebijakan ERP dan fasilitas pendukung yang rencananya akan diterapkan tahun 2020 mendatang.

ERP nantinya akan diterapkan di Jakarta dan perbatasan Jakarta. Misalnya, Depok, Bekasi, dan Tangerang.

“BPTJ bertanggungjawab di ruas jalan nasional, sedangkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten di jalan daerah masing- masing. Jalannya untuk yang nasional adalah Margonda, Depok dan Tangerang," kata Bambang.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/11/29/08245351/mulai-diterapkan-2020-begini-konsep-pembayaran-erp

Rekomendasi untuk anda
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Kapolres Jaksel: Ketahanan Keluarga Pengaruhi Aktivitas Tawuran di Manggarai

Megapolitan
Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Tahan Tangis, Bripka Madih: Mohon Maaf Bapak Kapolri, Saya Masih Cinta Polisi

Megapolitan
Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Tukang Pijat di Cikarang Ditemukan Tewas Tertelungkup di Kontrakannya

Megapolitan
Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Bripka Madih disebut Sering Meneror Warga, Ketua RW: Kami Tak Bisa Lawan karena Dia Polisi

Megapolitan
Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Polisi Klaim Tak Ada Lagi Tawuran di Manggarai Usai Satgas Anti-Tawuran Dibentuk

Megapolitan
Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Pawai Cap Go Meh Berlangsung Meriah, Kelenteng Hok Lay Kiong: Ini Pesta Rakyat

Megapolitan
Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Kapolres Jaksel Sebut Warga tetap Bisa Melapor Meski Pos Polisi Kosong, Begini Caranya

Megapolitan
Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Ratusan Kasus Kejahatan di Jaksel Sepanjang 2022, dari Curanmor hingga Tawuran

Megapolitan
Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Ketua RW Ungkap Sosok Bripka Madih yang Ngaku Diperas Polisi: Dia Suka Bikin Onar

Megapolitan
Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Periksa Bripka Madih yang Ngaku Diperas Penyidik, Polda Metro: Keterangannya Tak Konsisten

Megapolitan
Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Bripka Madih, Polisi yang Diperas Polisi, Ajukan Pengunduran Diri dari Polri

Megapolitan
Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Perayaan Cap Go Meh di Kota Bekasi, Ribuan Orang Tumpah ke Jalan

Megapolitan
Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Polisi Kerahkan 11 Tim Patroli di Jam Rawan Tawuran di Jaksel

Megapolitan
Bripka Madih Sambangi Polda Metro Jaya, Klarifikasi Kasus Penyerobotan Tanah

Bripka Madih Sambangi Polda Metro Jaya, Klarifikasi Kasus Penyerobotan Tanah

Megapolitan
Mahasiswa UI Hasya Tewas Dilindas, Pakar Hukum Sebut Peluang AKBP (Purn) Eko Jadi Tersangka Sangat Besar

Mahasiswa UI Hasya Tewas Dilindas, Pakar Hukum Sebut Peluang AKBP (Purn) Eko Jadi Tersangka Sangat Besar

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.