Jawaban Disdik DKI Dinilai Tak Masuk Akal soal SMK Pariwisata Punya Lab Fisika dan Kimia

Untuk pembangunan SMK itu ada beberapa fasilitas yang tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah, yakni laboratorium kimia dan laboratorium fisika.

"Padahal untuk SMK Pariwisata, tidak diperlukan sama sekali laboratorium kimia dan fisika. Jawaban dari Dinas Pendidikan kurang masuk akal karena mereka menjawab bahwa adanya kedua lab tersebut terkait dengan pembuatan laboratorium untuk sains terapan," kata Ima, Jumat (6/12/2019).

Ima sendiri yang menemukan anggaran ganjil itu saat melakukan penyisiran anggaran setelah memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2020 antara eksekutif dengan legislatif ditandatangani pekan lalu.

Mantan staf Gubernur DKI Jakarta ke-15 Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu menyebutkan, setelah dilakukan penajaman kembali, ditemukan anggaran untuk sains terapan juga di program lainnya.

"Hal ini bisa ditemukan karena setelah dilakukan penyisiran, ditemukan bahwa anggaran pembuatan sekolah baru khusus untuk SMK Pariwisata 74 jumlah anggarannya mencapai RP 106,15 miliar, jauh lebih tinggi dari pembangunan sekolah lainnya," kata dia.

Ima menyimpulkan bahwa anggaran yang dibuat bersifat copy-paste.

Tidak berdasarkan kebutuhan yang dibutuhkan untuk masing-masing kegiatan, dalam hal itu terkait dengan pembangunan sekolah baru tersebut.

"Fraksi PDI-Perjuangan sepakat untuk memperluas jumlah pembangunan unit sekolah baru, namun dengan anggaran yang masuk akal dan tidak terkesan dibuat dengan tidak cermat dan copy-paste," lanjut Ima.

Komisi E DPRD DKI sebelumnya menghapus anggaran pembangunan SMK 74 Pariwisata karena dianggap membangun beberapa fasilitas sekolah tak sesuai kebutuhan.

"SMK ini kan sekolah menengah kejuruan kok, di situ judulnya sekolah kejuruan pariwisata, tapi kenapa labnya perlu ada lab fisika, kimia. Dalam pembuatan lab itu kan harus ada ada ruangan yang dibuat berarti kan buang-buang duit sementara kita kan lagi krisis," kata Ketua Komisi E Imam Satria di ruang Komisi E, Gedung DPRD DKI, Kamis.

Iman menyebutkan, Komisi E menghapus anggaran tersebut karena tidak sesuai dengan yang dijelaskan.