Sekda DKI Pastikan Anggota TGUPP yang Rangkap Jabatan Akan Diberhentikan

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah memastikan, anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta yang memiliki jabatan lain, akan diberhentikan.

Saefullah menyatakan hal itu menanggapi berbagai kritik anggota Badan Anggaran DPRD DKI soal adanya anggota TGUPP yang merangkap jabatan sebagai dewan pengawas tujuh rumah sakit umum daerah (RSUD) Jakarta, yakni Achmad Haryadi.

"Ini pasti, kami pastikan didrop, pimpinan, yang semacam ini," ujar Saefullah dalam rapat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2020 antara Badan Anggaran dan Pemprov DKI di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (9/12/2019).

Saefullah memastikan, rangkap jabatan di tubuh TGUPP tak akan terulang lagi. Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi hal tersebut.

"Yang double job, pasti itu akan menjadi catatan penting dan tidak akan terulang. Tidak enak sekali didengarnya, satu orang menikmati dua kali honor dari APBD," kata Saefullah.

Badan Anggaran DPRD DKI menyetujui anggaran TGUPP untuk gaji 50 orang anggota. Anggaran itu dipangkas dari usulan Pemprov DKI yang semula Rp 19,8 miliar untuk 67 anggota TGUPP.

Ketua Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi memutuskan anggaran untuk 50 anggota TGUPP, dengan syarat, anggota TGUPP yang rangkap jabatan, harus diberhentikan.

Dia juga meminta Pemprov DKI memberhentikan anggota TGUPP yang tidak bekerja dengan benar.

"Tolong diganti yang double job. Yang tidak aktif juga bisa dikurangi lagi, mungkin bisa jadi berkurang (dari 50 orang)," kata Prasetio.

Fraksi PDI-P menolak anggaran yang disetujui pimpinan Badan Anggaran. Fraksi PDI-P meminta penolakannya dimasukan sebagai catatan dalam anggaran yang disetujui itu.