Salin Artikel

Ini Skema Komplementer Kartu Sehat Bekasi dengan BPJS Kesehatan ala KPK

Pemerintah Kota Bekasi sempat meminta rekomendasi KPK, sebab program yang telah berjalan 7 tahun itu dipaksa terintegrasi dalam sistem BPJS Kesehatan pada akhir 2018 oleh Presiden RI Joko Widodo.

Jika tidak terintegrasi, KS-NIK berpeluang tumpang-tindih dengan BPJS Kesehatan.

Dalam surat balasan KPK kepada Pemkot Bekasi pada 29 November lalu, KPK merekomendasikan agar KS-NIK diintegrasikan dengan BPJS Kesehatan sesuai Perpres Nomor 82 Tahun 2018.

KPK memberi saran, KS-NIK dapat tetap berlanjut tetapi dengan jenis program jaminan kesehatan daerah (jamkesda) yang melengkapi/komplementer dengan BPJS Kesehatan.

Dalam analisisnya, Kepala Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan melihat ada kelompok warga yang rentan tak mendapatkan jaminan kesehatan apa-apa.

Mereka merupakan warga yang secara ekonomi tidak masuk kategori miskin. Namun mereka , tidak cukup dana buat membayar iuran bulanan BPJS Kesehatan. Mereka juga tak didaftarkan kepesertaan BPJS-nya oleh tempat mereka bekerja.

Besar kemungkinan, mereka tak ikut membayar juran bulanan BPJS Kesehatan. Jika begini, besar pula peluang mereka ditolak jika ingin mengklaim biaya berobat dengan BPJS Kesehatan.

"Kan BPJS sekarang kalau menunggak iuran tidak dilayani, kecuali ia masuk kategori PBI (penerima bantuan iuran). Nah mereka ini yang oleh pemerintah daerah dilayani dengan Jamkesda, hanya tetap dengan kelas 3. Itu kami setuju yang begitu," kata Pahala, Selasa (10/12/2019).

"Jadi lebih ke pemerintah daerah merasa mereka yang ditolak BPJS itu juga masyarakatnya. Maka dia harus dilayani juga dong, ya sudah pakai saja itu Jamkesda," imbuhnya.

Pahala setuju jika Pemerintah Kota Bekasi akan menggunakan KS-NIK buat menyasar kelompok rentan itu.

Merujuk ke pernyataan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, saat ini ditaksir ada sekitar 500.000 warga Kota Bekasi yang belum terdaftar dalam BPJS Kesehatan. Mereka bisa dikategorikan dalam kelompok rentan menurut istilah Pahala Nainggolan.

Selain itu, lanjut Pahala, KS-NIK harus diperlakukan sebagai penambal celah-celah layanan kesehatan yang tidak dapat diklaim dalam layanan BPJS Kesehatan, seperti gizi, ambulans, dan berbagai hal lain.

"Itu yang dimaksud oleh KPK dengan skema komplementer. Jamkesda meng-cover layanan dan orang-orang yang tidak ter-cover oleh BPJS Kesehatan. Karena kan BPJS tidak melayani 100 persen," ungkap Pahala.

Polemik penangguhan sementara KS-NIK sempat ramai diperbincangkan warga Kota Bekasi. Di atas kertas, program KS-NIK lebih menarik minat warga Kota Bekasi untuk ikut serta karena tidak dipungut iuran seperti BPJS Kesehatan.

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/12/10/19423061/ini-skema-komplementer-kartu-sehat-bekasi-dengan-bpjs-kesehatan-ala-kpk

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Begal, Kerap Bawa Celurit saat Nongkrong di Teluknaga

Kronologi Penangkapan 3 Pelaku Begal, Kerap Bawa Celurit saat Nongkrong di Teluknaga

Megapolitan
Alarm Kenaikan Kasus Covid-19 di Depok di Tengah Temuan Subvarian Omicron BA.5

Alarm Kenaikan Kasus Covid-19 di Depok di Tengah Temuan Subvarian Omicron BA.5

Megapolitan
Polda Metro Jaya Ungkap Pengakuan Manajemen Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Polda Metro Jaya Ungkap Pengakuan Manajemen Bar Mr.Braid soal Promosi Bernada Prostitusi

Megapolitan
Beda Kelanjutan Kasus Unggahan Meme Patung Budha yang Libatkan Roy Suryo Jadi Pelapor Sekaligus Terlapor

Beda Kelanjutan Kasus Unggahan Meme Patung Budha yang Libatkan Roy Suryo Jadi Pelapor Sekaligus Terlapor

Megapolitan
Holywings Belum Bisa Pastikan Karyawan Bakal Digaji Selama Penutupan

Holywings Belum Bisa Pastikan Karyawan Bakal Digaji Selama Penutupan

Megapolitan
Polisi Tangkap 3 Remaja Pembegal di Teluknaga Tangerang yang Kerap Lukai Korbannya

Polisi Tangkap 3 Remaja Pembegal di Teluknaga Tangerang yang Kerap Lukai Korbannya

Megapolitan
Rentetan Penutupan Holywings: Pemkab Tangerang Tutup Permanen 3 'Outlet', Anggap Ganggu Ketertiban

Rentetan Penutupan Holywings: Pemkab Tangerang Tutup Permanen 3 "Outlet", Anggap Ganggu Ketertiban

Megapolitan
Anak 7 Tahun di Kebayoran Lama Menangis Kesakitan ke Ibunya, Ternyata Dicabuli Tetangga

Anak 7 Tahun di Kebayoran Lama Menangis Kesakitan ke Ibunya, Ternyata Dicabuli Tetangga

Megapolitan
Blak-blakan Holywings soal Promosi Miras Berbau SARA, Manajemen Mengaku Kecolongan

Blak-blakan Holywings soal Promosi Miras Berbau SARA, Manajemen Mengaku Kecolongan

Megapolitan
Saat Promosi Miras Jadi Bumerang bagi Holywings, 'Outlet' di Jabotabek Ditutup Pemda Satu Per Satu

Saat Promosi Miras Jadi Bumerang bagi Holywings, "Outlet" di Jabotabek Ditutup Pemda Satu Per Satu

Megapolitan
Misteri Mayat Dalam Karung yang Ditenggelamkan di Kali Pesanggrahan, Lokasi Pembunuhan Ditemukan

Misteri Mayat Dalam Karung yang Ditenggelamkan di Kali Pesanggrahan, Lokasi Pembunuhan Ditemukan

Megapolitan
[POPULER JABODETABEK] Manajer Sebut Bisnis Holywings Tumbang | Tanggapan Manajemen Holywings Setelah Penyegelan

[POPULER JABODETABEK] Manajer Sebut Bisnis Holywings Tumbang | Tanggapan Manajemen Holywings Setelah Penyegelan

Megapolitan
UPDATE 29 Juni 2022: Tambah 149 Orang, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 476

UPDATE 29 Juni 2022: Tambah 149 Orang, Kasus Aktif Covid-19 di Tangsel Kini 476

Megapolitan
Saat Manajemen Holywings Dicecar Habis Anggota Dewan Setelah Jelaskan Kronologi Konten Promosi Bernada SARA...

Saat Manajemen Holywings Dicecar Habis Anggota Dewan Setelah Jelaskan Kronologi Konten Promosi Bernada SARA...

Megapolitan
Posko Pergantian Dokuman Imbas Perubahan Nama Jalan di Jakbar Masih Dibuka, Warga Cukup Bawa KTP Lama

Posko Pergantian Dokuman Imbas Perubahan Nama Jalan di Jakbar Masih Dibuka, Warga Cukup Bawa KTP Lama

Megapolitan
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.