Saat Anggota DPRD DKI Wacanakan Bentuk Pansus Banjir

Menyikapi bencana banjir tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta melontarkan wacana membentuk panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki kejadian tersebut.

Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, penyebab banjir dan dampaknya terhadap warga Jakarta perlu ditelusuri lantaran membawa kerugian yang besar untuk warga.

"Bencana kali ini dampaknya lebih luas sehingga karena DPRD adalah wakil rakyat dan DPRD harus bicara untuk rakyat, maka kami bersepakat sepertinya akan mengajukan kepada pimpinan supaya kami membentuk suatu tim panitia khusus untuk mencari mengenai fakta dan data serta apa penyebab utama terjadinya banjir," kata Basri, di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat, Selasa (7/1/2020).

Selain Basri, saat itu hadir ketua fraksi lainnya di antaranya Ketua Fraksi PAN Lukmanul Hakim, Ketua Fraksi Gerindra Rani Mauliani, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad, Ketua Fraksi Demokrat Desie Christhyana, Ketua Fraksi Nasdem Wibi Andrino, dan anggota fraksi PSI Anggara Wicitra, Anthony Winza, anggota Fraksi PDI-P Wa Ode Herlina, dan anggota Fraksi PAN Farazandi.

Mereka mengiyakan bahwa pansus untuk banjir ini memang perlu dibentuk.

Menurut Basri, salah satu alasan yang membuat para anggota DPRD DKI semakin yakin membentuk pansus banjir adalah setelah melihat kondisi di Semanan, Jakarta Barat, yang genangannya tak kunjung kering meski banjir sudah satu minggu berlalu.

Di wilayah itu, banjir besar kembali menggenangi pemukiman warga setelah tujuh tahun tidak pernah banjir.

"Di sini sangat menyedihkan tidak ada drainase. Mereka mengatakan banjir kali ini lebih parah dari 7 tahun lalu," kata dia.

Tujuan pansus

Anggota Komisi E itu menambahkan, tujuan pansus banjir akan mengumpulkan fakta dan data mengenai banjir Jakarta serta solusi yang bisa diambil.

"Tujuan pansus adalah mencari fakta dan data terhadap apa penyebab banjir yang utama, kemudian bagaimana solusinya sehingga ke depan tidak terjadi lagi banjir yang dahsyat ini," ujar Basri.

Tim pansus banjir juga bisa menjadi penengah solusi banjir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ia menilai, selama ini Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta seringkali saling lempar tanggung terkait banjir Jakarta, termasuk pekerjaan normalisasi sungai.

"Sehingga juga bisa menetralkan atau mencari titik temu konflik antara Pemprov dengan Kementerian PUPR yang selalu lempar-lemparan terkait mengenai apa penyebab utama banjir. Karena itu adalah hak dari Dewan maka kita akan pergunakan," kata dia.