Pemprov DKI Akan Berikan Bantuan untuk Korban Banjir Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan bantuan sosial kepada warga yang menjadi korban banjir pada 1 Januari 2020.

Namun, bentuk dana bantuan sosial yang akan diberikan belum diputuskan.

"Belum putus sama sekali karena belum dapat data berapa yang (warga) akan menerimanya," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Jakarta Edi Sumantri di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (13/1/2020).

Edi berujar, bantuan sosial yang diberikan kepada warga nantinya akan menggunakan anggaran belanja tidak terduga (BTT).

Pemprov DKI memiliki anggaran BTT sebesar Rp 188 miliar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020.

"Dana BTT masih available untuk digunakan, masih Rp 188 miliar kami punya uang BTT, dipakainya berapa, belum tahu," kata Edi.

Menurut Edi, Pemprov DKI akan kembali membahas soal bantuan untuk warga korban banjir dalam rapat pada Selasa (12/1/2020) besok.

Sebelumnya, 243 warga Jakarta mengajukan gugatan melawan hukum yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin ini.

Gugatan itu didaftarkan dengan nomor 27/Pdt.GS/Class Action/2020/PN.Jkt.Pst.

Gugatan diajukan lantaran Anies dinilai lalai menjalankan tugasnya.

Sebab, tidak ada informasi peringatan dini terkait banjir dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada masyarakat, khususnya daerah bantaran kali Ciliwung.

Selain itu, gugatan juga diajukan lantaran Pemprov DKI dinilai tidak merespons cepat korban yang terdampak akibat banjir itu.

Melalui gugatan itu, warga menuntut Anies membayar uang kompensasi kerugian korban banjir sebesar Rp 42 miliar.