Salin Artikel

Ribut Masalah Izin Revitalisasi, Sejarawan Sebut Monas Salah Urus Sejak Dulu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejarawan JJ Rizal mengatakan revitalisasi Monas yang viral beberapa waktu belakangan akibat salah kepengerusan sejak dulu.

"Salah urus, kepengurusan juga ajaib, Monas ini kan kepengurusannya ambigu, ada Setneg (Sekertaris Negara) ada Pemerintah DKI," kata dia saat dihubungi Kompas.com, Kamis (23/1/2020).

JJ Rizal menilai Monas semestinya dikembalikan pengelolaannya kepada Pemerintah Pusat. Keputusan Presiden yang dibuat Presiden Soeharto soal pengelolaan Kawasan Medan Merdeka Selatan yang dilimpahkan ke DKI Jakarta pun harus diubah.

"Itu Monas dari namanya saja harusnya sudah asetnya Indonesia (Pemerintah Pusat). Tapi karena Soeharto benci sama Soekarno ya sudah selesaikan (bangunan kawasan) Monas tapi enggak mau diurus," kata dia.

Aturan pengelolaan tersebut secara umum dibuat dalam Kepres No. 25 tahun 1995. Menurut Rizal, Soeharto menerbitkan Kepres tersebut untuk menghindari mengurus bangunan-bangunan warisan yang dibuat Soekarno.

"Akhirnya diserahkan ke (Pemerintah) DKI kan, karena dia mau menghindari warisan Soekarno," ucap dia.

Namun Kepres tersebut masih dinilai ambigu, sebab aset tersebut tetap milik Pemerintah Pusat meskipun pengelolaannya dilimpahkan ke DKI Jakarta.

"Jadi gagal paham secara struktural dikelola DKI tapi juga dari Setneg harus mendapat izin. Sekarang ribut izin kan," kata dia.

Sebagai informasi, Pemprov DKI Jakarta sedang merevitalisasi kawasan Monas, Jakarta Pusat. Menurut rencana, revitalisasi dikerjakan selama tiga tahun, yakni 2019-2021.

Dalam rancangan revitalisasi Monas, Pemprov DKI akan membangun lapangan plaza sebagai wadah ekspresi warga di setiap sisi Monas, baik di wilayah selatan, timur, maupun barat.

Pemprov DKI juga akan membangun kolam yang dapat merefleksikan bayangan Tugu Monas.

Revitalisasi ini bersamaan dengan revitalisasi Masjid Istiqlal dan kawasan di sekitar Lapangan Banteng.

Ketiga wilayah tersebut nantinya akan terhubung dengan jalur pejalan kaki yang lebar dan rapi.

Revitalisasi mulai dikerjakan pada November 2019. Namun, proyek ini baru menjadi sorotan akhir-akhir ini karena adanya penebangan pohon demi proyek tersebut.

https://megapolitan.kompas.com/read/2020/01/23/14451521/ribut-masalah-izin-revitalisasi-sejarawan-sebut-monas-salah-urus-sejak

Terkini Lainnya

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Pembunuh Wanita di Pulau Pari Sempat Minta Tolong untuk Gotong Kardus AC

Megapolitan
Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Sedang Berpatroli, Polisi Gagalkan Aksi Pencurian Sepeda Motor di Tambora

Megapolitan
Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Terdengar Gemuruh Mirip Ledakan Bom Saat Petir Sambar 2 Anggota TNI di Cilangkap

Megapolitan
Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Beredar Video Sopir Truk Dimintai Rp 200.000 Saat Lewat Jalan Kapuk Muara, Polisi Tindak Lanjuti

Megapolitan
Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Maju Pilkada Bogor 2024, Jenal Mutaqin Ingin Tuntaskan Keluhan Masyarakat

Megapolitan
Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Kemendagri Nonaktifkan 40.000 NIK Warga Jakarta yang Sudah Wafat

Megapolitan
Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Mayat dalam Koper yang Ditemukan di Cikarang Berjenis Kelamin Perempuan

Megapolitan
Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Pembunuh Perempuan di Pulau Pari Mengaku Menyesal

Megapolitan
Disdukcapil DKI Bakal Pakai 'SMS Blast' untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Disdukcapil DKI Bakal Pakai "SMS Blast" untuk Ingatkan Warga Terdampak Penonaktifan NIK

Megapolitan
Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Sesosok Mayat Ditemukan di Dalam Koper Hitam di Cikarang Bekasi

Megapolitan
Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Warga Rusunawa Muara Baru Keluhkan Biaya Sewa yang Naik

Megapolitan
8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

8.112 NIK di Jaksel Telah Diusulkan ke Kemendagri untuk Dinonaktifkan

Megapolitan
Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Heru Budi Bertolak ke Jepang Bareng Menhub, Jalin Kerja Sama untuk Pembangunan Jakarta Berkonsep TOD

Megapolitan
Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Mau Maju Jadi Cawalkot Bogor, Wakil Ketua DPRD Singgung Program Usulannya Tak Pernah Terealisasi

Megapolitan
Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Seorang Anggota TNI Meninggal Tersambar Petir di Cilangkap, Telinga Korban Pendarahan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke