Sekda DKI Akui 191 Pohon Ditebang dan 85 Lainnya Dipindahkan demi Revitalisasi Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah akhirnya mengakui bahwa ada 191 pohon yang ditebang demi proyek revitalisasi sisi selatan Monas, Jakarta Pusat. Menurut dia, penebangan pohon itu tak bisa dihindari.

Saefullah meralat pernyataan dia dalam konferensi pers beberapa waktu lalu karena hanya menyebut 85 pohon dipindahkan, tanpa menyebut ada yang ditebang.

Selain pohon yang ditebang, ada 85 pohon yang dipindahkan ke sisi barat dan timur kawasan Monas demi proyek itu.

"Waktu angka yang saya konpers (konferensi pers) kan 55 (pohon) dipindahkan ke sisi barat, 30 (pohon dipindahkan) ke timur. Ternyata saat kami rapat, ada 191 pohon, mudah-mudahan benar angkanya, yang ditebang," ujar Saefullah di Kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/2/2020).

Kepala Seksi Informasi Unit Pengelola Teknis (UPT) Monas Irfal Guci menyatakan hal serupa. Irfan berujar, 191 pohon ditebang karena terlalu besar.

"Yang ditebang artinya tidak memungkinkan untuk dipindahkan karena besar atau karena akarnya atau bagaimana, seperti sawit ada satu, itu kalau dipindah kan enggak mungkin bisa. Jadi totalnya 191 yang ditebang akhirnya," kata Irfal saat dihubungi.

Irfal berujar, ada banyak jenis pohon yang ditebang. Beberapa di antaranya merupakan pohon buah.

"Banyak pohonnya, ada jati satu, kemudian ada trembesi, ada mahoni, ada juga pohon buah," ucapnya.

Sementara itu, 85 pohon yang dipindahkan ke sisi barat dan timur Monas adalah pohon-pohon yang tingginya baru 1-2 meter. Contohnya seperti pohon belimbing dan nangka.

"Yang kecil-kecil itu kadang-kadang yang baru satu meter, dua meter, itu yang dipindah, atau yang batangnya masih kira-kira 15 sentimeter diameternya," tutur Saefullah.

Revitalisasi sisi selatan kawasan Monas pertama kali menjadi sorotan karena adanya penebangan sejumlah pohon demi proyek tersebut.

Sejumlah pihak mengkritik keputusan Pemprov DKI yang mengorbankan pohon-pohon di sana untuk membangun plaza.

Revitalisasi itu semakin menjadi polemik karena dikerjakan tanpa mengantongi izin Komisi Pengarah Pembangunan Kawasan Medan Merdeka yang diketuai Menteri Sekretaris Negara.

Pemprov DKI akhirnya mengajukan surat persetujuan permohonan revitalisasi Monas kepada Komisi Pengarah, sesuai ketentuan Keppres Nomor 25 Tahun 1995.

Pemprov DKI pun akhirnya menghentikan sementara proyek revitalisasi Monas sampai Komisi Pengarah mengizinkan proyek tersebut.